Realisasi Investasi Kuartal IV-2020 Naik Jadi Rp214,7 Triliun
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal IV-2020 sebesar Rp214,7 triliun. Realisasi itu naik dari catatan kuartal sebelumnya maupun realisasi pada kuartal IV-2019.
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, jika dibandingkan kuartal III-2020, realisasi pada periode itu tumbuh 2,7 persen. Sementara itu, jika dibandingkan kuartal IV-2019 tumbuh hingga 3,1 persen.
"Ini kalau dibandingkan tahun lalu kenaikannya sekitar 3 persen dan dibanding kuartal kemarin juga tidak lebih dari 3 persen," kata Bahlil secara virtual, Senin, 25 Januari 2021.
Baca juga: Sri Mulyani Perluas Manfaat Wakaf Tak Hanya untuk Masjid dan Pemakaman
Ia mengatakan, dari total realisasi investasi itu mampu tercipta penyerapan tenaga kerja di Indonesia mencapai 294.780 orang. Sementara itu, proyek-proyeknya mayoritas berada di luar Jawa sebesar Rp113,3 triliun.
"Artinya berimbang, ini mencerminkan bahwa investor asing sudah mulai nyaman dengan daerah-daerah yang selama ini belum dijamah," tutur Bahlil.
Jika dirinci berdasarkan sumber investasinya, dia mengatakan, yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp103,6 triliun atau mencapai 48,3 persen dari total realisasi investasi. Sementara itu, yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp111,1 triliun atau sebanyak 51,7 persen dari total investasi.
Keduanya mengalami pertumbuhan baik secara kuartal maupun tahunan. Untuk PMDN, tercatat tumbuh 0,8 persen secara kuartalan dan naik 0,7 persen secara tahunan. Adapun PMA naik cukup pesat hingga 4,6 persen secara kuartalan dan naik 5,5 persen secara tahunan.
"Vaksinnya sudah membuat rasa percaya diri teman-teman investor asing di Indonesia, kedua adalah pengesahan Undang Undang Cipta Kerja," ucap dia.
Bahlil: Golkar All Out untuk Menangkan Hajat Ridwan Kamil-Suswono
Bahlil optimis RK-Suswono bisa menang. Apalagi saat pencoblosan, Bahlil mengaku kalau punya feeling seperti saat Pilpres 2024.
