Menteri PUPR Targetkan Serapan Anggaran Kuartal I Capai Rp29,9 Triliun
- Dokumentasi BNPB.
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran (TA) 2021 mendapat alokasi anggaran hingga mencapai Rp149,8 triliun. Dari jumlah tersebut, serapan anggaran ditargetkan sekitar 20 persen atau Rp29,9 triliun pada kuartal I-2021.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa penyerapan keuangan di PUPR harus dipercepat, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di kementeriannya.
"Kami targetkan pada akhir kuartal I-2021 (anggaran PUPR) akan terserap sebesar 20 persen atau Rp29,9 triliun dari pembayaran uang muka dan progres multiyears contract (MYC) on-going," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat 22 Januari 2021.
Baca juga: Australia Jadi Biang Kerok Harga Daging Sapi Dalam Negeri Melonjak
Basuki memastikan, upaya percepatan realisasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan pihaknya melalui lelang dini yang sudah dimulai sejak Oktober 2020.
Ini disebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Alhasil, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp58,1 triliun.
Bahkan, pada 15 Januari 2021, Basuki melanjutkan, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak paket lelang dini TA 2021 seluruh Indonesia, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Hingga 15 Januari 2021 telah ditandatangani sebanyak 1.191 paket (22 persen) senilai Rp14,6 triliun (25 persen)," ujarnya.
Diketahui, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 akan dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp58,5 triliun.
Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (lima bendungan baru dan 43 on-going), 42 embung, 25 ribu hektare pembangunan daerah irigasi dan 250 ribu hektare rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas, yakni untuk pembangunan 410 kilometer jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Di bidang permukiman yakni untuk pengembangan tiga kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp26,5 triliun. Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun, dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.
