Pesan Menkes Budi ke CEO dan Konglomerat yang Ingin Cepat Divaksin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sumber :
  • Repro video.

VIVA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah sudah diatur tahapan penerimanya. Karena, upaya mengakhiri pandemi dengan menciptakan herd immunity, bukanlah hanya untuk kepentingan individu termasuk konglomerat, tapi seluruh umat manusia.

Pemerintah Kalimantan Timur Gandeng Malaysia Buat Kendalikan Dengue

Hal itu disampaikan Menkes Budi di depan para chief executive officer perusahaan besar dalam acara Kompas100 CEO Forum secara virtual. Pernyataan tersebut pun sekaligus menjawab pertanyaan para konglomerat yang menanyakannya kapan bisa melakukan vaksinasi secara mandiri.

Baca juga: Penghasilan Pekerja RI Hilang Hampir Rp1.000 Triliun karena Pandemi

BPOM Targetkan WHO Maturity Level 4 untuk Tingkatkan Kualitas Pengawasan Kesehatan Masyarakat

"Saya terima banyak WA (WhatsApp) dari pada teman-teman CEO dan konglomerat yang dulu jadi nasabah saya, mengenai (kapan) vaksinasi mandiri," ujarnya, Kamis, 21 Januari 2021.

Budi mengatakan, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat golongan dan status sosial. Karena itu, dia meminta para konglomerat untuk bersabar menunggu giliran.

Menkes Budi Blak-blakan Indonesia Masih Tertinggal dalam Penyediaan Produk Medis Inovatif

"Saya yakin para CEO pasti ingin dapat akses lebih dahulu, dan Anda mampu mendapatkan hal itu. Tapi, tolong pikirkan rakyat Indonesia," ungkapnya. 

Dia menjabarkan, vaksinasi COVID-19 saat ini hingga bulan depan ditargetkan kepada 1,4 juta tenaga kesehatan. Selanjutnya pada Maret dan April, pekerja publik seperti TNI dan Polri dan lansia.

Kemudian pada Mei mendatang, vaksinasi untuk masyarakat umum rencananya baru akan dimulai. Presiden Joko Widodo pun menegaskan vaksin ini akan diberikan secara gratis. 

"Tolong dijaga tahapannya," ujarnya.

Terkait dengan vaksinasi COVID-19 secara mandiri yang dilakukan perusahaan, menurutnya, hal itu sangat dimungkinkan. Namun, pihaknya masih menformulasikan bagaimana mekanismenya nanti, sehingga tidak mengganggu tahapan yang sudah ditetapkan.

"Sekaya apa pun negara dia beli vaksin untuk negaranya, kalau orang lain tidak divaksin di sekitar negaranya, tidak dibantu juga. Kemungkinan penularannya masih ada," tegasnya.

Budi menekankan, vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Karena itu, semua pihak harus tetap menjaga protokol kesehatan guna menekan kemungkinan penyebaran virus itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya