Pada 2020 Sukuk Rp23 Triliun Biayai 630 Proyek di 8 K/L
- Instagram @ditjenperkeretaapian
VIVA – Kementerian Keuangan menyatakan telah mengalokasikan dana sebesar Rp27,35 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk untuk 630 proyek di delapan kementerian atau lembaga (K/L) yang tersebar di 34 provinsi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan, akibat adanya pandemi COVID-19 menyebabkan munculnya kebijakan refocusing anggaran 2020, sehingga SBSN yang dialokasikan sebesar Rp23,29 triliun.
"Sehingga nilai pembiayaan proyek SBSN 2020 yang awalnya Rp27,35 triliun berubah jadi Rp18,16 triliun atau sebesar Rp23,29 triliun jika ditambahkan alokasi luncuran dan lanjutan dari proyek SBSN 2019," kata Luky secara virtual, Rabu, 20 Januari 2021.
Dengan total itu, realisasi penggunaan SBSN dari pagu yang telah dialokasikan mencapai 90,96 persen. Terdiri atas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 94,49 persen dan Kementerian Perhubungan 91,58 persen.
Kementerian Agama 90,51 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 85,34 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 85,14 persen, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 59,11 persen.
Sementara itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) 44,86 persen dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 99,34 persen. Dengan angka tersebut, dinilainya realisasi penggunaan SBSN untuk berbagai proyek sudah cukup bagus.
"Secara umum, realisasi proyek SBSN 2020 tersebut cukup memuaskan dan tentu kami apresiasi atas capaian kinerja proyek SBSN 2020, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan," kata Luky.
Secara rinci, Luky menjabarkan, proyek-proyek yang dibiayai SBSN adalah 30 proyek infrastruktur transportasi pada Kemenhub dengan nilai Rp6,9 triliun. Kemudian, 171 proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Kementerian PUPR dengan nilai Rp10,6 triliun.
Sebanyak 60 proyek infrastruktur pengendalian lahan, bendungan dan embung, serta drainase perkotaan pada Kementerian PUPR dengan nilai Rp4,5 triliun. Lalu, 10 proyek embarkasi haji dan 40 proyek pusat layanan haji terpadu Kemenag senilai Rp460 miliar.
Ada juga delapan proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), 136 madrasah di Kemenag senilai Rp2,09 triliun dan 228 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji senilai Rp356,25 miliar.
Di samping itu, terdapat delapan proyek pembangunan laboratorium lapangan SMK dan Kehutanan di KLHK senilai Rp237,41 miliar, serta 24 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di Kemendikbud senilai Rp1,49 triliun.
Kemudian, terdapat satu proyek pengembangan laboratorium di BSN senilai Rp70 miliar, empat proyek pembangunan laboratorium di LIPI senilai Rp500 miliar dan satu proyek pembangunan laboratorium di Lapan senilai Rp125 miliar.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
