Kemenperin Ungkap Stimulus Baru Industri Otomotif Hadapi COVID-19
- dok. MMKSI
VIVA – Kementerian Perindustrian menyatakan sektor industri otomotif akan menjadi salah satu sektor yang paling lama pulih dari dampak pandemi COVID-19. Sebab, mereka sangat tergantung daya beli masyarakat.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Dody Widodo, mengatakan, selain itu sektor tersebut bergantung dengan banyak industri pendukungnya.
"Memang dia mungkin sektor yang agak lambat karena terkait daya beli, terkait banyak lagi leveling-nya dari sektor pendukung sektor otomotif," tuturnya secara virtual, Rabu 30 Desember 2020.
Dody menekankan, salah satu aspek yang menunjukkan perlambatan pemulihan itu adalah tingkat utilitasnya yang sempat turun sangat dalam mencapai 20-30 persen selama pandemi COVID-19.
Oleh sebab itu, dia menekankan, Kemenperin akan terus berusaha mencari jalan keluar agar industri ini dapat kembali cepat pulih. Salah satunya dengan bentuk stimulus-stimulus lanjutan di luar yang sudah diusulkan.
Dia menegaskan, setelah sebelumnya mengusulkan agar adanya pembebasan pajak mobil baru yang kemudian ditolak oleh Kementerian Keuangan, perlu adanya stimulus lanjutan yang bisa didukung semua pihak.
"Ini mungkin dari sisi pengelola bendahara negara melihat sisi lain tapi Kemenperin akan cari kiat-kiat lain agar sektor otomotif ini bisa lebih cepat larinya, tidak hanya PPnBM tapi stimulus lain," ungkap Dody.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perindustrian bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, mengusulkan untuk menghapus sementara pajak mobil baru.
Namun, usulan tersebut dianggap belum perlu diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa insentif pajak yang ingin diberikan pemerintah adalah secara luas untuk industri keseluruhan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, Taufiek Bawazier menjelaskan bahwa usulan penghapusan pajak mobil itu sifatnya hanya sementara, dan bukan demi menguntungkan pabrik mobil.
“Ini untuk menguntungkan subsektor yang ada di balik itu semua. Jadi, IKM (Industri Kecil dan Menengah) bisa bekerja, dan IKM juga enggak bakal PHK, ini yang menjadi perhatian. Kalau utilitas pabriknya menurun, otomatis supliernya juga pasti kehilangan pendapatan,” tutur Taufiek saat acara webinar Kemenperin, dikutip VIVA Jumat 13 November 2020.
Menurut Taufiek, dengan menghapus sementara pajak mobil bisa mendapat nilai tambah yang semakin besar. Ini berkaitan dengan ekosistem di industri otomotif, yang menjadi andalan bagi 1,5 juta kepala keluarga di Tanah Air.
“Nilai tambah bukan hanya penjualan mobil, tapi semua IKM meningkatkan pendapatannya. Orang-orang yang kerja di IKM dan pabrik mendapatkan penghasilan, kemudian dia belanjakan uangnya ke sektor makanan dan minuman, ke sektor lain. Jadi multiplier efek ekonomi dari pengurangan itu, dan itu pun kami minta cuma sementara waktu,” ungkapnya. (art)
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
