Sidak Online, Sri Mulyani: Hari Ini Penerimaan Pajak 85,65 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat keterangan pers.
Sumber :
  • instagram @smindrawati

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rutinitas inspeksi mendadak atau sidak beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Mencapai Kebebasan Finansial Lebih Cepat dengan Prinsip FIRE (Financial Independence, Retire Early)

Namun, hari ini, 23 Desember 2020, akibat COVID-19 dirinya melakukan kunjungan ke berbagai kantor tersebut secara virtual. Tapi, dari hasil pantauan realisasi penerimaan dan belanja negara katanya membaik.

Adapun kantor-kantor yang dia kunjungi di antaranya KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Medan Barat serta KPP Madya Makassar. Terakhir adalah KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Mulai 2025, PPN Naik 12 Persen: Ini Barang dan Jasa yang Naik dan Dikecualikan

Sri menyebutkan, dari sidak itu ditemukan, hingga hari ini, penerimaan pajak telah mencapai 85,65 persen yang berhasil dikumpulkan dari target APBN dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun.

"Atau tadi nilainya sebesar Rp1.019,56 triliun yang sudah dikumpulkan per 23 Desember," kata Sri usai sidak secara virtual hari ini.

Impor Daging Domba Disetop kerena Diduga Tekan Harga Peternak Lokal, Kementan Sidak ke 13 Gudang Importir

Dari sisi tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah mencapai 76,86 persen. Dari total itu, katanya, ada 55 KPP yang berhasil mendapat pelaporan SPT di atas 100 persen.

"Hari ini sudah 55 KPP yang capai target 100 persen atau di atas 100 persen. Kemudian juga terus kumpulkan melalui sistem elektronik," tutur dia.

Selain itu, penerimaan yang berhasil dikumpulkan dari penunjukan ke perusahaan digital asing untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pelanggannya mencapai total Rp616 miliar.

"Dengan nilai Rp616 miliar, ini belum semua. Kita tahu ada lima lain yang belum. Kita akan kumpulkan sampai akhir tahun," ungkap Sri.

Adapun dari sisi belanja negara atau penyerapan anggaran yang dilakukan di berbagai KPPN Ditjen Perbendaharaan, dikatakan Sri sudah mencapai 90,1 persen dari target Rp2.739,17 triliun.

"Untuk Program PEN serapan belanja APBN tetap seperti kita sampaikan kemarin 69,9 persen atau hampir 70 persen sedangkan belanja keseluruhan 90,1 persen," ucap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya