Airlangga Klaim Perpanjangan GSP Buat Permintaan Ekspor RI Naik
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui perpanjangan fasilitas keringanan bea masuk impor atau Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh Amerika Serikat, telah ikut mendorong kinerja ekspor Indonesia.
Karenanya, dia pun berharap bahwa perpanjangan GSP ini nantinya bisa didorong untuk ditingkatkan menjadi 'long term agreement', guna lebih mendorong kinerja ekspor dan memperbaiki posisi Indonesia di dalam global value chain.
"Pada Desember ini kita mendapatkan persoalan yaitu sulitnya mendapatkan kontainer, atau harganya naik 20-30 persen. Ini menunjukkan lonjakan permintaan ekspor dan ini menjadi salah satu tanda bahwa ekspor kita sudah mulai pulih," kata Airlangga dalam telekonferensi, Selasa 22 Desember 2020.
Dengan optimisme untuk memanfaatkan peluang tersebut, pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dia menambahkan bahwa terdapat 'game changer' di masa pandemi COVID-19 ini, di mana pertama tentunya adalah program vaksinasi dan kedua adalah implementasi dari Undang Undang Cipta Kerja.
Selain itu, lanjut Airlangga, tentunya disiapkan program stimulus yang dilakukan oleh Komite PCPEN, di mana pemerintah juga sedang mempersiapkan dukungan untuk keberpihakan kepada UMKM. "Jadi tentu ini prinsip yang masuk di dalam UU Cipta Kerja," ujarnya.
Kemudian, saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan daftar prioritas investasi, yang disusun melalui Lembaga Pengelola Investasi. Melalui strategi tersebut, tentunya pemerintah akan berupaya mendorong pengembangan kawasan industri, seperti yang dilakukan pada akhir pekan lalu dengan menggelar soft launching Pelabuhan Patimban.
"Tentu ini memperluas akses untuk ekspor, dan tantangannya ini akan dibandingkan dengan pelabuhan yang ada di ASEAN. Kita berharap Patimban akan kompetitif, dan Presiden juga menitipkan agar ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong produk-produk UMKM," kata Airlangga.
Selanjutnya, program pengungkit lain yang juga dilakukan oleh pemerintah yakni mendorong ketersediaan pangan melalui pengembangan lahan untuk kebutuhan food estate, di wilayah Kalimantan Tengah. Hal itu akan digenjot dalam 2-3 tahun ke depan, dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Lalu, ada juga program mandatory B30, yang diklaim melibatkan 17 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Upaya replanting juga akan dilanjutkan, karena saat ini adalah momentum yang baik untuk memperbaiki 'yield' dari pekebun rakyat.
"Pemerintah mendorong program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, dan ini akan kita dorong di Pantai Utara Jawa terkait pembentukan bendungan untuk menjaga agar kota di Utara Jawa tidak terkena banjir rob," ujar Airlangga.
"Lalu ada juga pengembangan ekonomi digital yang sekarang ini besarnya US$40 billion, yang potensinya di 2025 itu sebesar US$133 billion di Indonesia dan US$150 billion di ASEAN," tuturnya.
