Nasabah Tajir Dorong Pertumbuhan DPK Bank Mandiri pada 2020
- vivanews/Andry Daud
VIVA – PT Bank Mandiri Tbk menyatakan nasabah-nasabah yang memiliki dana di atas Rp5 miliar masih menjadi penyumbang terbesar penyimpan dana di perbankan.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menyatakan, kondisi itu membuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tahun ini bisa mencapai hingga 11,6 persen.
"Penyumbang terbesar adalah dari kategori nasabah dengan nominal di atas Rp5 miliar," kata dia, Selasa, 22 Desember 2020.
Baca juga: Kapolda Metro Sudah Lapor Harta Kekayaan, Jumlahnya Bikin Kaget
Kondisi itu, kata Panji, sejalan dengan sikap hati-hati dari para pemilik dana dan para pelaku usaha dalam melakukan investasi usaha maupun ekspansi bisnisnya di tengah COVID-19.
Di sisi lain, dia mengungkapkan, penyaluran kredit pada tahun ini masih akan di level negatif. Menurutnya, pertumbuhan kredit pada 2020 hanya di kisaran minus 1 persen hingga nol persen.
"Pertumbuhan kredit positif mungkin baru terlihat pada tahun depan yaitu pada 2021 yang kami perkirakan maksimal di positif 5 persen," ujar Panji.
Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan penabung atau nasabah dengan dana di atas Rp5 miliar terpantau telah meningkat hingga Agustus 2020.
Secara tahun berjalan atau year to date (ytd) simpanan dana para nasabah dengan dana di atas Rp5 miliar sudah naik hingga Rp373 triliun. Pada periode yang sama 2019, jumlahnya hanya Rp115 triliun.
Sementara itu, untuk keseluruhan 2019, para pemilik dana di atas Rp5 miliar itu tercatat mengendapkan dananya di perbankan hanya Rp162 triliun. Sedangkan sepanjang 2018 hanya mencapai Rp130 triliun.
"Ini campuran antara institusi dan masyarakat menengah meningkat sangat tinggi. Kalau di-breakdown lagi, hanya di Agustus saja penabungnya meningkat Rp148 triliun, tahun lalu paling tinggi di Juni, hanya Rp113 triliun," ucap Andry. (ase)
Baca juga: Ridwan Kamil Terpilih Jadi Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
