Sri Mulyani Siapkan Dana Awal Rp54 Triliun untuk Vaksin Gratis
- ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran awal untuk melakukan vaksinasi gratis bagi masyarakat. Meskipun, secara keseluruhan, hitungan kebutuhan anggarannya belum ada.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Sri mengatakan telah mencadangkan untuk vaksinasi Rp18 triliun. Selain itu, terdapat dalam anggaran kesehatan di program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Untuk Program PEN di bidang kesehatan, dianggarkan sebesar Rp99,5 triliun pada tahun ini. Dari total pagu itu, dipastikan Sri, tidak semuanya akan terserap pada tahun ini dan akan ada sisa Rp36,4 triliun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2020, anggaran untuk pengadaan vaksin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang bisa dilakukan dengan kontrak tahun jamak.
"Ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini yang ini akan digunakan untuk program vaksinasi. Jadi dari Rp18 triliun ditambah Rp36,4 triliun ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan," tuturnya, Senin 21 Desember 2020.
Baca juga: Yusril Tolak Bantu HRS: Mohon Maaf Silakan Hubungi Prabowo
Jika keduanya ditotal, maka Sri sudah menyimpan anggaran untuk memulai vaksinasi gratis pada 2021 sebesar Rp54,4 triliun. Tapi, ditegaskannya, sumber dana tidak hanya sebatas dari situ.
"Kita masih memiliki space seperti yang diinstruksikan Pak Presiden bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus sekarang memprioritaskan untuk penanganan COVID, terutama untuk vaksinasi. Dari seluruh anggaran K/L itu yang kemungkinan bisa dieksekusi," ucapnya.
Sebelum memanfaatkan anggaran K/L, Sri menekankan, Kementerian Keuangan terlebih dahulu akan melihat pola serapan mereka tahun ini. Kemudian, juga melihat Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2021.
"Tahun ini berapa K/L bisa eksekusi belanjanya, tahun depan kita lihat berapa DIPA mereka dan kita akan lihat mana yang kita anggap merupakan prioritas yang bisa dialihkan ke vaksin. Totalnya nanti kita perkirakan masih bisa kita absorb," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Akan tetapi, Sri memastikan bahwa dirinya akan sangat berhati-hati dalam menggunakan anggaran K/L tersebut. Sebab, dia tidak ingin agar program belanja masing-masing K/L terganggu dan malah memberatkan ekonomi.
Total Kebutuhan Anggaran Belum Dihitung, Ini Pertimbangannya
Meski begitu, Sri Mulyani mengaku belum juga selesai menghitung total kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan untuk menggratiskan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- vstory
Sri mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang harus diperhitungkan sebelum anggaran untuk itu diperoleh dan bisa langsung digunakan.
Dijabarkannya, faktor pertama adalah target masyarakat yang akan dilakukan vaksinasi. Ternyata dari faktor ini, tidak semua masyarakat akan langsung divaksin secara gratis, melainkan ditentukan dengan jumlah tertentu.
Penentuan jumlahnya, ditegaskan Sri akan mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO maupun rekomendasi dari persatuan ahli-ahli di bidang pandemi. Dia mendengar angkanya 70 persen dari total populasi.
"Ada yang sebutkan 70 persen. Jadi kita juga mengikuti nanti jumlah target yang harus divaksinasi katakanlah betul 70 persen dari populasi berarti sekitar 182 juta," ungkapnya secara virtual, Senin, 21 Desember 2020.
Faktor kedua, Sri mengatakan harus menghitung berdasarkan kebutuhan dosis yang diperlukan. Ketiga, perhitungan harus menentukan tingkat efektivitas dari Vaksin COVID-19 yang akan digunakan pemerintah.
"Kalau efektivitasnya 90 persen maka yang menyediakannya vaksinnya harus disediakan lebih dari 100 persen. Jadi tadi 182 juta plus 10 persen di atasnya supaya kita tetap mencapai 182 juta tadi," ucap dia.
Adapun faktor keempat adalah tingkat keterbuangan vaksin yang rusak saat pendistribusian. Tujuannya, supaya saat vaksin sudah siap digunakan jumlahnya tidak berkurang dari kebutuhan.
"Karena belum jelas jumlahnya, vaksin nya berapa banyak, harganya berapa efektivitasnya berapa, maka kita tidak bisa menentukan angkanya berapa hari ini," tegas Menkeu Sri Mulyani. (ren)
