Pandangan Muhammadiyah soal Bank Syariah di Indonesia
- Youtube
VIVA – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai masih ada kelas-kelas dalam kehidupan ekonomi masyarakat, yaitu kelas atas, tengah, dan bawah atau kelas usaha besar dan UMKM. Di kelas ekonomi bawah lah, menurut dia, bank syariah memegang peran penting untuk mendorong ekonomi mereka.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, menurut Anwar, jumlah UMKM kini mencapai 64 juta dengan tenaga kerja yang diserapnya 117 juta. Sementara itu, untuk jumlah usaha besar yaitu 0,01 persen dengan jumlah pelaku 5.500 dengan tenaga kerja yang diserapnya 3,5 juta.
Baca juga: IK CEPA Resmi Diteken, Perdagangan RI-Korea Selatan Semakin Bebas
"Pertanyaannya di kelompok mana umat dan rakyat di negeri ini yang sudah sejahtera dan di kelompok mana yang belum sejahtera? Tentu jawabnya untuk yang berada di usaha besar, tentu mereka sudah jelas sejahtera, bahkan sudah sangat-sangat sejahtera," kata Anwar, dikutip dari keterangannya, Jumat 18 Desember 2020.
Saat ini, kata Anwar, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menyejahterakan UMKM yang saat ini masih belum sejahtera. Anwar menilai upaya pemerintah masih jauh dalam menyejahterakan UMKM.
"Karena apa yang bisa mereka lakukan masih jauh panggang dari api. Apa sebabnya? Banyak, di antaranya selain masalah SDM dan sistem pengelolaannya, juga masalah permodalan," ujar Anwar.
Anwar berharap Bank Syariah Indonesia yang baru didirikan bisa lebih fokus mengurusi UMKM. Karena, hal tersebut sudah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.
"Dan bank yang sangat-sangat cocok untuk itu menurut saya adalah bank syariah, terutama bank syariah milik negara. Karena selain itu adalah amanat dari konstitusi, agama Islam juga benar-benar menyuruh umatnya untuk memperhatikan nasib mereka yang lemah atau dhuafa tersebut," katanya.
Menurut Anwar, aneh jika bank syariah milik negara tidak melakukan pembelaan terhadap UMKM. Sebab, bank syariah juga katanya dituntut untuk menjunjung nilai-nilai keadilan.
"Oleh karena itu adalah tidak adil kalau bank syariah tersebut hanya memperhatikan usaha besar. Usaha menengah dan usaha kecil saja yang jumlahnya hanya 844.384 (1,32 persen) pelaku, tetapi yang namanya usaha mikro yang jumlahnya 63.350.222 (98,68 persen) tidak diperhatikan secara serius dan bersungguh-sungguh," kata Anwar yang juga wakil ketua umum MUI itu.
