BI Ingin Sisa Dana Hasil Burden Sharing Dipakai untuk Vaksin Gratis
- dokumentasi kominfo
VIVA – Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya terhadap pemerintah, jika sisa dana hasil berbagi beban yang telah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) II tanggal 7 Juli 2020, digunakan untuk pembiayaan vaksin COVID-19 gratis.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sampai dengan 15 Desember 2020, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan barang-barang publik dalam APBN 2020 melalui SKB II telah mencapai Rp397,56 triliun.
"Nah, dana yang dari penerbitan SBN perdana secara langsung itu juga tidak semuanya itu dipergunakan. Saya dapat info dari Bu Menteri Keuangan masih ada sisa sekitar Rp30-39 triliun," kata dia, Kamis, 17 Desember 2020.
Berdasarkan Undang-Undang APBN 2021, kata Perry, sisa dana yang ada pada 2020 itu bisa dilanjutkan untuk 2021. Oleh sebab itu, dia sangat mendukung jika sisa dana tersebut digunakan untuk membeli vaksin supaya masyarakat bisa menikmati semua secara gratis.
"Ini dana yang belum digunakan bisa di-carry over 2021 dan kami juga mendukung penuh kalau dana ini yang di-carry over kita masih hitung sampai akhir tahun itu diprioritaskan untuk membeli vaksin," ujar Perry.
Meski demikian, dia mengakui bahwa dana-dana tersebut sepenuhnya sudah menjadi milik pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Tapi, di tegaskannya, BI dari situ sudah terlibat dalam pembelian vaksin COVID-19.
"Karena itu sangat penting untuk meningkatkan mobilitas manusia, ekonomi dan dunia usaha, juga menghindari dampaknya ke sektor keuangan dan moneter dan terutama untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan imunisasi vaksin COVID-19 dimulai pada awal tahun 2021. Selain gratis, Jokowi menegaskan penyuntikan vaksin secara bertahap karena target pemerintah menyasar 182 juta penduduk.
"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.
Jokowi juga meminta Kementerian Keuangan untuk mengonsolidasikan kas negara di setiap kementerian/lembaga demi kebutuhan vaksin. Dari berbagai pertimbangan itu, kata Jokowi, tidak ada lagi alasan masyarakat tidak menerima vaksin.
"Kepada Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Presiden.
Baca juga: Perbedaan 3 Vaksin COVID-19: Cara Kerja hingga Efektivitasnya
