Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas 2021 yang Buka Lapangan Kerja
- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pada 2021 akan ada empat proyek infrastruktur prioritas yang akan membuka lapangan kerja yang besar bagi masyarakat.
Dia menjabarkan, pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan NTT. Kedua, dukungan pengembangan Kawasan Industri. Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
"Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar," ujar Basuki dikutip Sabtu 5 Desember 2020.
Baca juga: Ganja Bukan Obat Berbahaya, Henry Yosodiningrat: Jangan Salah Kaprah
Selain itu, lanjut Basuki, ada pula penyelesaian tugas khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo pada tahun depan. Yaitu renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olah raga dan pasar.
“Kita akan manfaatkan lahan 165.000 hektare di kawasan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165 ribu hektare tersebut, kondisi irigasi yang baik 28 ribu hektare dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon,” tambahnya.
Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumut, lahan Food Estate seluas 60 ribu ha dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasi menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri. Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Fokus selanjutnya adalah dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 hektare dan KI Subang seluas 1.600 hektare.
Basuki mengatakan, pengembangan KI ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah. Seperti jalan, air, sanitasi dan perumahan sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.
Kemudian, Kementerian PUPR juga akan terus melanjutkan dukungan lima DPSP yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan lima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, tetapi karena Pandemi COVID-19 target penyelesaian menjadi pertengahan 2021.
“Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri Basuki.
Pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR menganggarkan Rp13 triliun untuk program PKT di seluruh Indonesia sebagai mitigasi Pandemi COVID-19. Program PKT ini mampu membuka sekitar 700 ribu lapangan pekerjaan.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
“Arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri," tambahnya. (Ant).
Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024
Dalam Peraturan KPU ditetapkan bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2024.
