Jokowi Ungkap Fakta-fakta Kinerja Ekspor RI yang Harus Dibenahi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya langkah reformasi besar-besaran pada tata kelola ekspor di Indonesia. Berbagai macam kendala dan rintangan yang dihadapi pelaku usaha harus segera dicarikan solusinya.
"Regulasi yang rumit harus segera kita sederhanakan. Prosedur birokrasi yang menghambat, juga segera dipangkas," kata Jokowi secara virtual di acara “Pelepasan Ekspor ke Pasar Global” yang digelar daring di Lamongan, Jawa Timur, Jumat 4 Desember 2020.
Baca juga: Luhut: Komitmen SWF Jepang 2 Kali Lipat dari AS, Nilainya Rp57 Triliun
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan untuk dilakukan percepatan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara. Sehingga akses pasar produk dalam negeri bertambah luas.
"Terutama dengan negara-negara potensial yang bisa menjadi pasar bagi produk-produk ekspor kita," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut Jokowi menekankan, berbagai perjanjian perdagangan yang sudah ada hingga saat ini, harus dioptimalkan sambil menelusuri berbagai potensi yang bisa menjadi pasar-pasar baru di negara-negara non-tradisional.
Dia berharap, atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center mampu mengambil peran sebgai agen promosi bagi produk-produk asli Tanah Air. Selain, jadi melakukan market intelligence guna memaksimalkan pasar internasional.
Dalam hal daya saing eksportir Indonesia, Jokowi berharap, segmen Usaha Kecil dan menengah (UKM) juga bisa terus ditingkatkan kualitas produknya. Supaya, memiliki daya saing dan nilai kompetitif di pasar internasional.
"Inilah fakta-fakta yang perlu saya sampaikan. Tapi berbagai ketertinggalan (di bidang ekspor) ini tak harus membuat kita pesimis. Maka, tak ada jalan lain bagi kita selain melakukan berbagai perbaikan," ujar Presiden Jokowi. (ren)
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
