Luhut: Komitmen SWF Jepang 2 Kali Lipat dari AS, Nilainya Rp57 Triliun
- Dokumentasi KBRI Tokyo.
VIVA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, mengungkapkan komitmen investasi dari Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Maeda Tadashi, untuk pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Luhut mengatakan, komitmen yang akan direalisasikan Jepang tak tanggung-tanggung jumlahnya. Yaitu, dua kali lipat ketimbang komitmen dari Amerika Serikat.
“JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar 4 Miliar USD (Rp57 Triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan the US International Development Finance Corporation (DFC) – lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat”, tegas Menko Luhut dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jumat 4 Desember 2020.
Luhut bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, melanjutkan kunjungan kerja mereka di Tokyo hari ini. Mereka melakukan pertemuan maraton dengan Gubernur JBIC serta tidak kurang dari 20 investor potensial Jepang lainnya di bidang finance dan energi.
“JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA). Dukungan dari JBIC dan Pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia – Jepang, dan semakin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia”, ungkap Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.
Komitmen yang disampaikan oleh Gubernur JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis. Harapannya investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2021.
“Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan semakin percepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia”, sebut Menteri Erick Thohir.
Menko Luhut dan Menteri Erick dijadwalkan akan langsung bertolak ke Abu Dhabi dan Arab Saudi pada Sabtu 5 Desember 2020. Kunjungan kerja itu guna jajaki dukungan untuk pembentukan NIA kepada pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan terpisah, Luhut dan Erick pun bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Kajiyama Hiroshi. Luhut tegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berikan kepastian hukum kepada investor Jepang.
“Dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, tentunya peraturan perpajakan Indonesia akan semakin baik," lanjut Luhut. (ren)
