Ada Pelabuhan Patimban, Luhut: Efisienkan Biaya Logistik Jabar
- Dokumentasi Kemnko Marives.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, efisiensi dan optimalisasi di sektor angkutan logistik Tanah Air masih harus digenjot, demi mencapai target Logistic Performance Index yang dipatok sebesar 3,5 persen di dalam RPJMN 2020-2024.
Karenanya, Luhut memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan sejumlah sarana dan prasarana angkutan logistik, termasuk jalan, rel KA, dan pelabuhan, sangat penting guna menciptakan kondisi infrastruktur perdagangan dan transportasi yang memadai.
"Jadi dengan semua kebutuhan di sektor angkutan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya logistik sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain," kata Luhut dalam telekonferensi, dikutip Sabtu 28 November 2020.
Luhut menegaskan perlunya menekan dan mengefisiensikan biaya logistik yang ada di Tanah Air saat ini. Sebab, selama ini biaya logistik di Indonesia menurutnya masih tergolong mahal, sehingga kerap kalah saing dibandingkan dengan negara lain.
Karena itu, dengan adanya pengembangan dan pembangunan sejumlah pelabuhan di Tanah Air, termasuk Pelabuhan Patimban di wilayah Subang, Jawa Barat, Luhut berharap hal itu bisa ikut menekan dan mengefisiensikan biaya logistik.
"Khususnya untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah," ujar Luhut.
Mantan prajurit Kopassus itu menjelaskan, pada tahap awal pengoperasian Pelabuhan Patimban itu, nantinya akan difokuskan untuk mengekspor logistik di segmen otomotif.
Harapannya, geliat dari Pelabuhan Patimban ini akan mampu memantapkan aspek ketahanan ekonomi, khususnya dalam mendukung perdagangan di bidang manufaktur.
Selain itu, lanjut Luhut, diharap juga akan tercipta multiplier effect lain dari adanya Pelabuhan Patimban ini, yakni menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Subang dan sekitarnya sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian setempat.
"Kita harapkan nanti Pelabuhan Patimban ini akan memberi dampak ekonomi dan sosial melalui multiplier effect, seperti misalnya melalui penciptaan ratusan ribu lapangan kerja baru untuk masyarakat kabupaten Subang dan sekitarnya," ujarnya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
