YLKI: Banyak Masyarakat Kurang Peduli Kualitas BBM yang Penting Harga
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti soal aspek willingness-to-pay atau kemauan membayar masyarakat, terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang berkualitas.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan, aspek harga dari suatu jenis BBM masih menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan pilihan bahan bakar yang akan digunakannya.
"Intinya pertama adalah bahwa harga masih menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat (saat memilih suatu jenis BBM)," kata Tulus dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 27 November 2020.
Baca juga: Menko Luhut Ungkap Dosa Besar Seorang Pemimpin
Tulus menjelaskan, masyarakat Indonesia mayoritas bersedia beralih menggunakan BBM jenis lain, apabila harga BBM itu terjangkau bagi mereka.
"Jadi perhatian ke soal harga itu masih lebih tinggi dibanding kualitas, dan ini saya kira normal saja. Karena perilaku konsumen dalam hal apapun itu sensitivitas terhadap harganya sangat tinggi, tidak melihat kualitas," ujar Tulus.
Karena itu, Tulus mengaku YLKI sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah dan Pertamina, yang telah menjalankan kebijakan Pertalite seharga Premium di sejumlah wilayah dan SPBU-SPBU di wilayah Indonesia.
Dia menilai, hal ini setidaknya akan membuat masyarakat tidak segan untuk beralih. Dari yang sebelumnya masih menggunakan BBM jenis Premium ke BBM jenis Pertalite.
Sehingga, selain dari aspek pemenuhan tuntutan akan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Secara tidak langsung pemerintah dan Pertamina juga telah berhasil meredam potensi gejolak dari upaya mengalihkan konsumsi BBM masyarakat yang tadinya menggunakan Premium ke Pertalite.
"Saya dengar sayup-sayup dari lapangan, bahwa Pertamina sudah mulai merespons dengan menjual Pertalite seharga Premium dengan diskon Rp1.200, lumayan signifikan ya," ujarnya.
Muncul Rencana Cuma Penerima BLT yang Bisa Mengisi Pertalite atau Solar?
Besar kemungkinan jika skema BLT diterapkan, maka golongan masyarakat yang menerima, atau yang berhak menggunakan Pertalite akan diseleksi lebih ketat lagi berdasarkan ko
