PKS Tolak Wacana Penghapusan Bensin Premium
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menegaskan menolak rencana Pemerintah menghapus BBM jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Menurutnya, di masa pandemi COVID-19 kondisi ekomomi masyarakat merosot dan butuh BBM murah.
"Terkait rencana Premium dihapus 1 Januari 2021, kami menentang di tengah pandemi yang sekarang ini," kata Mulyanto di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 November 2020.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menjelaskan penolakan itu bukan anti-BBM ramah lingkungan. Dia minta pemerintah memikirkan solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium.
"Pemerintah harus memiliki rencana buffering-nya dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?” tanyanya.
Selain itu apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa sehingga harganya sama dengan harga premium.
Ia meminta Pemerintah mencari solusi alternatif agar tujuan menjaga kelestarian lingkungan yang dijadikan alasan tercapai, namun beban hidup masyarakat tidak bertambah terutama di masa pandemi COVID-19.
"Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium saat ini ?" katanya.
Baca: Indonesia Termasuk 7 Negara Penjual BBM Tidak Ramah Lingkungan
Beras Harga Ratusan Ribu Per Kg yang Bakal Kena PPN 12 Persen, Ekonom Ungkap Simulasinya
Beras premium mulai 1 Januari 2025 akan terkena tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kelompok barang mewah ini sebelumnya tidak terkena PPN.
