Susah Salurkan Kredit, Dana Perbankan Banyak Lari ke Obligasi
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Ketua Satgas Omnibus Law sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani menjelaskan, saat ini pihak perbankan tengah kesulitan dalam menyalurkan kredit.
Hal itu diakui Rosan menyebabkan makin tingginya tingkat saving di perbankan, sedangkan mereka tidak bisa menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit kepada masyarakat.
"Berarti bank tidak menjalankan fungsinya secara penuh, karena mereka tidak bisa melepas kreditnya dan juga karena faktor dari tekanan perekonomian yang sangat besar," kata Rosan dalam telekonferensi, Selasa 24 November 2020.
Karenanya, Rosan mengaku melihat adanya pengalihan dana oleh pihak perbankan ke arah obligasi. Di mana, saat Januari 2020 angka obligasi yang baru mencapai sebesar Rp630 triliun, saat ini telah meroket hingga Rp1.422 triliun per November 2020.
"Kalau kita lihat kebanyakan perbankan banyak yang larinya ke obligasi nih. Padahal yang kita inginkan dari dunia usaha salah satunya adalah modal kerja (dari pihak perbankan)," ujarnya.
Rosan berharap, dengan disalurkannya kredit berupa modal kerja, tentunya hal itu juga didukung dengan keunggulan yang ditawarkan oleh pihak perbankan, guna membantu para pelaku usaha untuk bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.
Karena modal kerja ini adalah bagian program penyelamatan usaha, lanjut Rosan, harapannya tentu dengan suku bunga yang cukup menarik atau cukup rendah bagi kredit modal kerja yang ditawarkan tersebut.
Apakah itu dimungkinkan antara 3-4 persen, dan tidak hanya untuk pelaku usaha dari kalangan UMKM melainkan juga untuk para pengusaha menengah.
"Karena UMKM di Indonesia ini sekarang sudah menjadi bagian dari pada proses produksi dunia usaha," kata Rosan.
"Jadi kalau itu hanya berkonsentrasi di UMKM saja tapi di dunia usahanya ini belum mendapatkan modal kerja juga, maka proses penyelamatan (usaha) ini akan tidak mencapai hasil yang optimal," ujarnya. (art)
OJK Sebut Pilkada 2024 Bakal Beri Dampak Positif ke Ekonomi Lokal
OJK mengungkapkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.
