Tekan Backlog Perumahan MBR, Program Satu Juta Rumah Harus Dipercepat
- vstory
VIVA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendesak percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat backlog perumahan yang disebabkan oleh kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi.
Karena itu menurutnya, butuh kerja sama yang lebih intensif lagi oleh pihak terkait. Baik dari pengembang hingga perbankan yang memberikan pembiayaan pembangunan rumah MBR tersebut.
Baca juga: Bantuan Subsidi Gaji Guru Honorer Cair, Dapatnya Rp1,8 Juta
“Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan MBR ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” kata Wapres Ma’ruf saat membuka Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara secara daring, dikutip Selasa 24 November 2020.
Dia mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan rumah, Pemerintah membuat program Satu Juta Rumah yang sebagian besar di antaranya ditujukan untuk MBR. Program itu harus terus didukung pihak terkait agar implementasinya bisa berjalan dengan baik.
“Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2015, program Satu Juta Rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” kata Wapres.
Meskipun jumlah rumah tersebut bertambah, angka tersebut masih belum dapat menghilangkan backlog perumahan di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, Pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahaan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Seminar dan Sarasehan Nasional HIPNU 2020, diselenggarakan sebagai community response dan tanggung jawab sosial atas permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. HIPNU merupakan komunitas Nahdliyin yang terbentuk dari program Santri Developer yang diadakan BTN sebelumnya.
“HIPNU diharapkan menjadi wadah berkumpulnya para pengembang perumahan Nahdliyin untuk membangun kerja sama, transfer knowledge dan sharing session seputar industri properti nasional,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury dalam kesempatan yang sama.
Menurut Pahala, ada sejumlah masalah di industri properti yang membutuhkan dukungan seluruh stakeholder. Di antaranya (keterjangkauan) yakni adanya keterbatasan daya beli masyarakat terutama MBR, serta masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan.
"Perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota tanpa dukungan jaringan infrastruktur dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang (urban sprawl), dan banyak hunian yang kurang layak," tambahnya.
Pahala menjabarkan, BTN sendiri dalam Program Sejuta Rumah untuk Rakyat sampai dengan 31 Oktober 2020 berkontribusi dalam merealisasikan KPR untuk: 107.762 unit untuk KPR dan memberikan dukungan kreidt kontruksi terhadap 311.138 unit rumah.
Lebih lanjut menurutnya, dari sisi supply, BTN membuka Housing Finance Center (HFC) untuk merintis para kontraktor yang siap terjun di dunia properti, termasuk dengan menggelar Santri Developer dengan NU Circle dan IAEI.
“Kami berencana mengembangkan kembali program Santri Developer pada tahun 2021 dengan menyelenggarakan di pesantren-pesantren binaan NU guna memberi pembekalan kepada kalangan santri dan alumni pesantren mengenai dunia pengembang perumahan di Indonesia,” kata Pahala. (Ant)
Menteri Ara Setuju Tapera Bersifat Sukarela: Jangan Maksa-maksa
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.
