Genjot Ekonomi Hijau, Pemerintah Tegaskan Tak Bisa Sendiri
- vstory
VIVA – Pemulihan ekonomi usai pandemi COVID-19 mengharuskan banyak negara termasuk RI melakukan great reset. Artinya perbaikan yang dilakukan harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan atau ekonomi hijau.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar Wisyasari mengatakan, COVID-19 memberi pelajaran bahwa pemulihan harus dilaksanakan secara bersama dan inklusif. Serta, mengedepankan aspek sosial dan lingkungan yang selaras dengan prinsip pelaksanaan SDGs.
Baca juga: HUT ke-9 OJK, Jokowi hingga Ma'ruf Amin Sampaikan Pesan Khusus
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada gelaran KTT G20 akhir pekan lalu. Prinsip keberlangsungan penting dilakukan agar tak hanya pemulihan yang terjadi, tapi juga bisa memperkokoh fondasi ekonomi RI di masa depan.
“Great reset itu sudah akan kita mulai lakukan di tahun 2021, dengan tagline pembangunan kita adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mempercepat pemulihan ekonomi dan sekaligus secara bersamaan melakukan reformasi sosial,” kata Amalia dalam webinar Unilever dengan tema ‘Sustainability Day’, Senin 23 November 2020.
Amalia menekankan, prinsip inklusif dan berkelanjutan sudah disadari sejak sebelum pandemi dan sudah tercantum jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Karena itu, ke depannya harus bisa lebih diakselerasi implementasinya.
“Kami butuh dukungan dan support dari masyarakat, maupun para pebisnis, dan industrialis dan seluruh komponen masyarakat. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan,” katanya.
Amalia menjabarkan, strategi menuju pertumbuhan ekonomi hijau yang akan dilakukan RI saat ini antara lain dengan mengembangkan rencana aksi strategis nasional dan sub-nasional untuk perubahan iklim. Selanjutnya, sejumlah kabupaten kota juga menyusun strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.
Kmudian, dilakukan perencanaan penganggaran hijau dan replikasi scaling up menuju program percontohan. Sejumlah pilot projek pun sedang dilakukan saat ini.
“Kita juga mempunyai beberapa pilot project dan mungkin nanti program-program percontohan ini akan di-scale up dan direplikasi ke tempat lain,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, President of Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta Kamdani mengatakan, bagi sektor swasta, bukan lagi sebuah opsi tapi menjadi kewajiban untuk menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan bersama pemerintah dan masyarakat.
Sebab, pandemi telah menjadi peringatakan bagi semua pihak termasuk sektor swasta untuk bertransformasi yang selaras dengan SDGs. Sehingga, fondasi bisnis sektor swasta juga bisa lebih kokoh.
“Jadi kami melihat ini sebagai wake up call, dan bagaimana kami sekarang bisa mengakselarsikan. Karena jelas kepentingannya untuk sustainable bisnis,” kata Shinta.
Shinta mengingatkan bahwa untuk mencapai SDGs hingga 2030 dibutuhkan investasi Rp10.397 triliun. Karena, swasta pun menyadari semuanya tak bisa hanya bertumpu pada ABPN.
Sementara itu, Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti mengatakan Unilever Indonesia meyakini masa depan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama. Swasta pun ditegaskan akan menjadi bagian dari solusi prinsip pemulihan ekonomi terdampak COVID-19 itu.
"Karena itu, kami mengambil peran dalam upaya mengatasi sejumlah isu yang menjadi permasalahan dunia. yang tentunya sejalan dengan sejumlah pilar Sutainability Developmet Goals,” kata Ira.
Komitmen tersebut katanya sudah tertuang dalam Unilever Sustainable Living Plan yang diluncurkan pada 2010. Selain itu Unilever juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bappenas untuk mendukung pelaksanaan SDGs.
Ira menjelaskan ada tiga program pokok berkelanjutan dalam bisnis Unilever. Pertama, kesehatan yang berfokus pada kebersihan dan nutrisi. Kedua, yaitu lingkungan dari hulu ke hilir, yang antara lain dilakukan dengan penyimpanan air, menggunakan energi terbarukan, mengelola limbah plastik kemasan produk, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Ketiga, membantu penghidupan masyarakat, misalnya dengan pemberdayaan pedagang kecil. Di masa pandemi Unilever memberi bantuan kepada 147 ribu pedagang kecil," tambahnya.
