Indef Ungkap Dilema Pemerintah Jaga Postur APBN 2021
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ekonom Senior Institute for Develompent of Economic and Finance (Indef), M. Fadhil Hasan menjelaskan, pemerintah harus memastikan terjaganya postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2021.
Di satu sisi, lanjut Fadhil, pemerintah harus terus menggenjot berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sementara, di sisi lain, stabilitas fiskal jangka menengah harus dijaga sehingga kebijakan penggunaan APBN tidak bisa terlalu ekspansif.
"Jadi dilemanya itu adalah ekspansi APBN dalam jangka pendek tidak bisa terlalu ekspansif demi menjaga konsolidasi fiskal jangka menengah agar tidak terganggu," kata Fadhil dalam telekonferensi, Senin, 23 November 2020.
Baca juga: Jika Pelatihan Prakerja Tak Selesai, Peserta Tak Dapat Insentif
Menurutnya, kondisi fiskal jangka menengah Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang bisa dikatakan sedang 'sakit parah'. Sehingga, hal itu bisa memengaruhi agenda pemerintah, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Meski begitu, pemerintah dinilai telah berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek, serta upaya menjaga implikasi fiskal jangka menengah-panjang agar tetap bisa terpelihara.
Dari sisi pendapatan, kebutuhan ekspansi dari APBN 2021 masih akan memerlukan peran dari bank sentral melalui skema burden sharing atau berbagi beban.
Apalagi, pendapatan negara tahun depan hanya akan mencapai sebesar Rp1.473,6 triliun, atau turun 21,9 persen dibandingkan sebelum pandemi.
Sedangkan dari sisi belanja dalam APBN 2021 tercatat naik 8,3 persen menjadi Rp2.750 triliun. Dimana tantangannya yakni soal penyusunan alokasi belanja, di tengah kebutuhan untuk ekspansi ekonomi dari APBN yang belum efektif.
"Pertumbuhan Belanja negara itu masih menumpuk di akhir tahun, dan ini belum berubah. Anggaran belanja daerah juga belum efektif karena simpanan Pemda di bank itu masih cukup banyak," ujarnya.
Baca juga: Lembaga Keuangan AS Komitmen Investasi Rp28 Triliun di Indonesia
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Wamenkeu: Realisasi Belanja Kemenkeu Tak Akan Capai 100 Persen
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut, realisasi belanja di Kementerian Keuangan tidak akan mencapai 100 persen.
