Bangun Desa, Institusi Pemerintahan Jangan Saling Bersaing
- instagram.com/pln.kalselteng/
VIVA – Guru Besar Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya, Profesor Abdul Juli Andi Gani, mengatakan pemerintah harus bekerja sama dalam membangun suatu daerah atau pedesaan. Menurut dia, jangan sampai ada persaingan dalam membangun desa untuk menjadi maju dan berkembang.
“Kita beri pelatihan kepada kepala desa, jangan lagi bersaing untuk membangun desa. Kita harus bersinergi dan kerja sama itu perlu dilakukan,” kata Andi Gani saat webinar dengan tema 'Desa, Globalisasi, Ancaman dan Peluang di Tengah Krisis Ekonomi Dunia' pada Kamis, 19 November 2020.
Baca juga: OJK Ingatkan Nasabah, Merasa Enggak Nyaman Langsung Laporkan
Karena menurut dia, tidak semua desa itu mempunyai kemampuan dan sumber daya yang sama. Sehingga hal ini harus ditekankan kepada kepala desa atau aparat desa agar terus bersinergi dengan desa-desa lainnya.
“Kita harus kolaboratif, saling kerja sama dan bukan sendiri-sendiri,” jelas dia.
Makanya, Andi Gani mengaku prihatin masih adanya istilah daerah atau desa tertinggal dengan kriterianya tidak mampu mengelola sumber daya manusia lokal. Harusnya, kata dia, tidak perlu ada lagi di Indonesia istilah desa tertinggal mengingat potensi sumber daya yang dimiliki sangat luar biasa.
“Selain itu, kita juga sangat tidak nyaman melihat ketika memberikan bantuan tapi desa tersebut warganya tidak rukun,” ujarnya.
Karena itu, Andi Gani mengatakan, seorang pemimpin harus duduk kerja sama dengan kepala desa dan saling berbagi motivasi serta inovasi untuk membangun kemajuan desa-desa.
“Pemerintah harus kerja sama mulai dari pemimpin dan kontinuitas. Ada aturan main yang sudah diatur, misal kalau bicara BUMDes. Ini luar biasa potensi-potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan bekerjasama dengan daerah lain,” ungkapnya. (ren)
Pemerintah Harus Evaluasi Aturan dan Kementerian yang Tidak Dukung Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
ASPRINDO menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
