Ingin RI Jadi Negara Kaya, Sri Mulyani: Jawabannya Omnibus Law

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah terus memfokuskan perhatian dan meningkatkan usaha menjadikan Indonesia sebagai negara kaya atau dikenal high income country. Omnibus Law Cipta Kerja disebut jadi jawaban dalam wujudkan hal itu.

Pada momen tersebut Sri menjelaskan, rakyat Indonesia diharapkan memiliki pendapatan yang terus meningkat menjadi tinggi. Sehingga tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka melainkan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasinya.

Baca jugaSri Mulyani Bandingkan Pemulihan Ekonomi RI dengan Negara Lain

"Dalam hal ini kenaikan dari income per kapita tentu harus terus diupayakan, di dalam rangka kita terus meningkatkan tidak hanya taraf hidup," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Rabu, 18 November 2020.

Meski demikian, Sri mengingatkan bahwa untuk menjadi negara kaya bukan perkara mudah. Banyak negara di dunia ini yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah saja, sedikit yang mampu keluar.

"Terminologi middle income trap itu luar biasa betul karena di seluruh dunia hanya a few country. Kurang dari 12 negara yang betul-betul mampu mentransformasikan menjadi higher income country," tegas dia.

Adapun persyaratan untuk menjadi negara kaya, Sri menekankan, masyarakat di suatu negara memiliki produktivitas dan daya inovasi yang tinggi. Ini harus didukung dengan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang baik.

"Teknologi tentu bisa memberikan dampak yang cukup positif dan inilah yang jadi salah satu solusi yang jadi salah satu jalan keluar, namun tidak satu-satunya jalan keluar," ungkap Sri.

Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik

Untuk mencapai hal itu, dia menekankan, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dan regulasi untuk mendukung daya saing Indonesia yang lebih kompetitif secara ekonomi. Sebab, itu yang jadi perhatian para ahli.

"Omnibus Law Cipta Kerja itu jawaban terhadap seluruh diagnosa yang sudah disampaikan oleh para ahli. Ahli ekonomi, institusi, hukum, politik yang semua gambarkan kalau Indonesia mau maju, we have to reform," tutur dia.

Ratusan Buruh Bekasi Gelar Aksi, Tuntut Kenaikan Upah hingga 10 Persen

Selain itu, Sri menegaskan, reformasi itu haruslah sesuatu yang menyeluruh atau komprehensif. Reformasi itu bisa menciptakan kesetaraan bagi semua pemangku kepentingan.

"Yang bisa menciptakan level of playing field yang sama bagi semua terutama kepada individu, UMKM, karena perusahaan besar barangkali mereka mampu menghadapi tantangan birokrasi regulasi," ucapnya. (art)

Ribuan Buruh Akan Demo Besar-besaran di Depan Istana Pada 24 Oktober, Ini Tuntutannya
Suasana Monas yang penerangannya dipadamkan saat berlangsung Earth Hour di Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.

Terpopuler: Pemprov Jakarta Padamkan Lampu Serentak, Polisi Gerebek Markas Judi Online

Berita mengenai Satgas Sosialisasi UU Cipta Kerja dibubarkan oleh Presiden Prabowo juga banyak menarik perhatian pembaca VIVA.

img_title
VIVA.co.id
10 November 2024