Sri Mulyani Bandingkan Pemulihan Ekonomi RI dengan Negara Lain
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa Indonesia lebih baik dibanding negara-negara lain dari sisi penanganan COVID-19. Baik dari sisi pencegahan penyebaran hingga dampaknya terhadap perekonomian.
Padahal, menurut Sri, Indonesia telah melakukan proses penanganan COVID-19 yang tidak jauh berbeda dengan negara lainnya. Misalnya, seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau memberikan bantuan sosial.
"Indonesia dalam hal ini juga melakukan hal yang sama dan kalau lihat hasilnya dibanding banyak negara sampai hari ini, Alhamdulillah kita relatif cukup baik," katanya secara virtual, Rabu, 18 November 2020.
Baca juga: Hati-hati, Dana PEN Jangan Sampai Bikin Gemuk Importir
Sri menegaskan, cukup baiknya Indonesia dibanding banyak negara dalam menangani COVID-19 tergambar dari jumlah penyebaran, jumlah korban dan jumlah yang pulih saat ini hingga kontraksi ekonominya yang lebih baik.
"Meski semua mengalami kontraksi, tapi kontraksi kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang kontraksi ekonominya mencapai double digit bahkan mencapai di atas 20 persen," tutur Sri.
Sri menegaskan, pemerintah hingga saat ini tidak hanya fokus pada penanganan COVID-19. Melainkan juga melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki fondasi ekonomi dan sosial Indonesia.
"Krisis COVID-19 justru harus kita jadikan momentum untuk makin memperkuat dan mengakselerasi reformasi kita, membangun fondasi ekonomi, sosial, Indonesia lebih kuat untuk mencapai dan menjadi negara maju," tuturnya.
Dari sisi ekonomi, ditegaskannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 telah mulai membaik. Dari sebelumnya terkontraksi hingga minus 5,32 persen pada kuartal II menjadi minus 3,49 persen pada kuartal III.
Untuk kuartal IV dan keseluruhan tahun, dia meyakini, ekonomi Indonesia masih mengalami tekanan seperti negara lain. Tapi angkanya makin membaik di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen sepanjang 2020.
"Ini artinya di kuartal IV kita masih harus bekerja keras antara Oktober, November, Desember, pertama yang ada di instrumen kebijakan pemerintah yakni APBN dan APBD, keuangan negara," kata dia. (art)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
