Bertemu Bos Bank Dunia hingga IMF, Luhut Terkejut dengan Kondisi AS
- Dokumentasi Kemnko Marives.
VIVA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan sejumlah pertemuan pada hari pertama kunjungan kerjanya di Washington DC, AS, Senin waktu setempat. Sejumlah hal dibahas termasuk Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Luhut diketahui bertemu dengan CEO Conservation International (CI) M Sanjayan, Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, President of World Bank David Malpass dan United States Trade Representatives (USTR) Robert Lighthizer.
Dalam kunjungan tersebut, Luhut didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi, dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Arlinda Imbang Jaya.
Baca juga: Summarecon Pasarkan Rumah Ala Hunian Jepang Rp500 Jutaan
"Pertemuan hari ini menurut saya luar biasa, karena tidak saya duga begitu baik respons dari pertemuan-pertemuan sepanjang hari ini, baik di World Bank, IMF, Asia Group, maupun tadi dengan USTR yang menjadi pokok kunjungan kita, dan yang terakhir makan malam ini," kata Luhut dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 17 November 2020.
Luhut mengatakan, dialog yang dilakukan dengan para tokoh di AS itu berjalan dengan baik dan dinamis. Bahkan, dia terkejut dinamika pilpres AS tidak memengaruhi pembahasan yang dilakukan meskipun mereka berasal dari dua partai yang berseberangan dalam Pilpres AS yaitu Republik dan Demokrat.
"Bahwa yang hadir itu betul-betul mencerminkan kehadiran dari kedua partai, dan kita betul-betul berkawan," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan CI, Luhut dan Sanjayan membahas peluang co-funding bersama dengan mitra swasta untuk program konservasi dan restorasi, untuk kredit karbon baik di kawasan pesisir dan darat.
Sanjayan mengakui bahwa Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia merupakan negara kunci karena aset hutan yang dimiliki. Dia juga menyebut Indonesia sebagai yang terbaik menangani aset tersebut.
Sementara itu, dengan IMF dan World Bank, Luhut membahas mengenai penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan upaya Indonesia untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan hidupnya.
Kedua pejabat yang ditemui Luhut juga menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah progresif yang telah dilakukan oleh Indonesia. Bahkan, IMF memuji Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan disiplin fiskal yang baik, sehingga pada saat krisis bisa mengeluarkan stimulus tanpa meningkatkan beban utang secara signifikan.
Sementara itu, Presiden World Bank menyampaikan dirinya senang bisa mendapatkan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja, yang menurut dia akan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia.
"Saya sangat senang bisa mendiskusikan Omnibus Law tentang Penciptaan Kerja dengan Menteri Pandjaitan. Implementasinya akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia," kata David Malpass.
Adapun pada pertemuan dengan USTR Robert Lighthizer, Luhut menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik sehingga GSP review dapat diselesaikan dengan baik. Perpanjangan GSP itu dinilai memberikan peluang bagi lapangan kerja dan kesempatan bagi banyak UKM di Indonesia.
Lighthizer juga menyampaikan, dirinya senang atas kerja sama yang baik dalam proses negosiasi. Semula dirinya memperkirakan pencabutan GSP yang dilakukan kepada India dan Turki juga akan dilakukan kepada Indonesia. Tapi, karena kerja sama yang baik, justru hal ini dapat diselesaikan dengan baik.
Lighthizer juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan selalu menjadi mitra strategis bagi AS, dalam ekonomi maupun geopolitik sehingga berharap pembicaraan yang lebih luas dan strategis dapat dilakukan kemudian hari.
Dalam rangkaian kunjungan di AS kali ini, Luhut juga akan melakukan social gathering dengan para tokoh dari Partai Republik dan Partai Demokrat.
Luhut Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Diundur
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan diundur.
