Hutama Karya Ajukan Konsesi Ruas Tol Sumatera sampai 70 Tahun

Ilustrasi tol Trans Sumatera.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – PT Hutama Karya (Persero) mengajukan perpanjangan konsesi beberapa ruas tol Trans Sumatera kepada pemerintah. Khususnya, yang memiliki potensi memberikan keuntungan untuk memperkuat struktur modal perusahaan.

Mesk saat ini ada peraturan yang mengatur konsesi sampai 50 tahun, namun perusahaan pelat merah itu ingin sampai 70 tahun.

“Kami ajukan 70 tahun tapi sekarang ada peraturan sampai 50 tahun. Kalau kami sampai 70 tahun,” kata Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, ketika rapat dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Selasa 17 November 2020.

Menurut dia, perpanjangan konsesi dilakukan karena pihaknya menghadapi kendala ketika ingin menjual kepada pihak ketiga mengingat persentase imbal hasil bagi ekonomi atau Economic Internal Rate of Return (EIRR) dinilai terlalu kecil.

Baca juga: Periksa Anies Baswedan, Ini Poin-poin yang Dikorek Polisi

Meski EIRR kecil, lanjut dia, namun lalu lintas sudah ada misalnya di ruas tol Bakauheni-Palembang dan Pekanbaru-Dumai. Konsesi, kata dia, akan diberikan kepada pihak lain agar BUMN ini mendapatkan dana yang rencananya untuk restrukturisasi pinjaman.

“Memang tahun ini kami sudah carikan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman),” katanya.

Ia menyebutkan BUMN ini mendapatkan CDS dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) namun, Budi tidak memberikan detail besaran rencana CDS tersebut.

Dapat Hibah 5 Juta Blangko dari Kemendagri, Pemprov Jakarta Jamin Cetak KTP Kini Hanya 15 Menit

BUMN ini mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pembangunan tol Trans Sumatera untuk empat tahap.

Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai total Rp168,24 triliun. Dari jumlah itu, pihaknya masih membutuhkan dana Rp80,5 triliun.

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Pemungutan Suara Pilkada 2024 di Daerah Terdampak Tak Ditunda

Sedangkan untuk tahap II dan III, lanjut dia, total kebutuhan dana diperkirakan masing-masing mencapai Rp99,9 triliun dan Rp101 triliun yang meliputi wilayah Jambi, Pekanbaru dan Aceh yang dinilai masih belum signifikan tingkat lalu lintasnya.

“Untuk menghemat pendanaan mungkin yang lain itu dibangun jalan negara dua jalur dengan persimpangan sebidang dengan traffic light sehingga saat traffic meningkat, bisa ditingkatkan menjadi jalan tol,” katanya. (Ant)

Kuasa Hukum Tom Lembong Serahkan Hasil Audit BPK ke Hakim Praperadilan, Hasilnya Tak Ada Kerugian Negara
[dok. Humas PT Berdikari]

Dukung Ketahanan Pangan, PT Berdikari Jamin Stabilitas Harga dan Stok Pangan Ternak Bagi Masyarakat

PT Berdikari, menegaskan peran sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan ternak. Demi mendukung program ketahanan pangan.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024