Setahun Jokowi-Ma'ruf, Energi Bersih di RI Masih Jadi PR Besar

Presiden Joko Widodo berdiri di bawah kincir PLTB Sidrap.
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dalam satu tahun pemerintahannya belum juga optimal untuk meningkatkan kemampuan Indonesia melakukan transformasi bauran energi bersih.

Teken MoU di Beijing, BNBR dan Envision Sepakati Rencana Bangun PLTS Terapung dan PLTB

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, mengungkapkan, dari sisi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Indonesia tertinggal di ASEAN.

Apalagi jika dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand menjadi juara di ASEAN untuk melakukan transformasi bauran energinya. Terutama pembangunan PLTS dan PLTB.

Mal Terbesar di Indonesia Timur Bakal Didesain Lebih Ramah Lingkungan

Dalam satu tahun, dikatakannya, Vietnam mampu menaikkan sumber energi suryanya dari 2018 sebesar 500 megawatt (MW) menjadi lebih dari 4.000 MW alias 4 giga watt GW. Sementara itu, Thailand dari 1 GW menjadi lebih dari 2 GW.

"Jadi kita enggak usah se-Vietnam, se-Thailand saja udah lumayan," tutur dia, Jumat, 13 November 2020.

Dedieselisasi dan Inovasi Transisi Energi PLN Indonesia Power Diakui Dunia

Baca juga: Bank BJB di Serang Klaster Baru, 83 Pegawainya Positif COVID-19

Berly menekankan, Indonesia masih kurang dari 200 MW sejak periode pertama Jokowi memimpin dan belum ada kemajuan hingga saat ini. Malaysia saja, lanjut dia, telah mampu melampaui 400 MW.

"Jadi Indonesia paling rendah, tapi ini berarti punya potensi untuk peningkatan paling besar," tutur dia.

Di sisi lain, dia melanjutkan, dari sisi penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Indonesia hanya mampu mencapai 9,15 persen saat ini. Masih jauh dari target yang dicanangkan pada 2025 sebesar 23 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga pada dasarnya telah menaruh perhatian kuat terhadap penggunaan bauran energi tersebut, terutama untuk mencapai target EBT 2025.

Salah satu caranya adalah dengan mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) harga listrik EBT. Tujuannya, untuk memperbaiki harga di sektor EBT untuk memberikan daya tarif bagi investor.

"Tujuannya tak lain agar listrik dari EBT ini dapat menjadi daya tarik bagi investor membangun EBT, sehingga bisa terus menggerakkan program penghematan energi dan upaya konservasi energi," ujarnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya