DPR Ingatkan Pemerintah: Krisis Ekonomi Diawali Resesi
VIVA – Anggota Komisi XI DPR-RI, Heri Gunawan, melihat masuknya Indonesia dalam jurang resesi pada 2020, mengingatkan kembali peristiwa kelam 1998. Krisis ekonomi super dahsyat pada 1998 diawali dengan resesi.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, terjadinya krisis ekonomi 1998 tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah kala itu yang terlalu percaya diri atas fundamental ekonomi. Yang dirasa kuat nyatanya keropos.
“Sikap terlalu percaya diri itu juga yang saat ini dipertontonkan pemerintah. Kritik akan terjadinya kemunduran ekonomi tidak diindahkan. Pemerintah terus memproduksi alibi bahwa perekonomian Indonesia masih lebih baik dari negara lain. Faktor eksternal selalu dijadikan tameng menutupi kelemahan fundamental ekonomi domestik,” kata Heri melalui pesan tertulis, Kamis, 12 November 2020.
Baca juga: Menag Minta Pengurus Baznas 2020-2025 Optimalkan Potensi Zakat
Heri menambahkan fundamental ekonomi yang keropos ditutupi dengan memproduksi utang secara berlebihan. Pemerintah pun tidak segan-segan menawarkan kupon setinggi langit.
“Akibatnya, utang Indonesia membengkak. Namun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai,” ujarnya.
Hal tersebut diperburuk dengan pandemi COVID-19. Hampir semua mesin produksi mengalami kontraksi. Resesi menjadi ancaman nyata. Namun pemerintah tetap percaya diri membuat prediksi yang berlebihan.
Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 berkisar 0 persen hingga minus 2,1 persen. Target tersebut jauh dari fakta yang akhirnya dirilis BPS yakni minus 3,49 persen.
“Salah prediksi sangat fatal terhadap perekonomian Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya salah satu program yang bisa menyelamatkan Indonesia dari resesi adalah efektivitas program bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga.
“Selama ini program bansos belum berjalan efektif dan efisien. Jika program bansos ini sudah tepat, seharusnya aktivitas ekonomi di sektor riil tidak minus. Kunci ekonomi Indonesia ini ada di sektor rumah tangga, jadi daya beli masyarakat harus ditopang. Kalau konsumsi rumah tangga sampai minus, artinya program bansos tidak ada efeknya,” paparnya.
Menurutnya, berdasarkan laporan BPS, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi dua kali yaitu pada kuartal II-2020 minus 5,52 persen (yoy) dan pada kuartal III-2020 minus 4,04 persen (yoy). Pemerintah harus lebih fokus agar bansos untuk sektor rumah tangga dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
“Pulihnya konsumsi rumah tangga akan mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga Indonesia terbebas dari malapetaka krisis ekonomi,” katanya. (ase)
