Curhat Sri Mulyani Susahnya Penyaluran Bantuan ke UMKM
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia masih sulit dilakukan. Hal itu terjadi baik bagi individu maupun terhadap bidang usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sri menegaskan, untuk menciptakan penyaluran bantuan, termasuk bantuan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif, maka pemerintah memerlukan data yang sesuai dengan nama dan alamat penerima.
"Dengan digital ekonomi, sebenarnya collection data dan updating jadi lebih mudah dan murah. Ini yang sekarang kita mintakan untuk targetin ke 20 persen atau 35 persen masyarakat berpendapatan paling rendah," kata Menkeu, Rabu 11 November 2020.
Baca juga:Â Jangan Kaget, Isi Ulang Elpiji Tabung Biru 12 Kg Dapatnya Warna Pink
Sri menuturkan, yang paling sulit untuk menemukan data saat ini adalah data UMKM. Meski jumlahnya sudah diketahui sekitar 60 juta, tapi tersebar di berbagai tempat di seluruh Indonesia.
"Mencari orangnya ini tidak gampang, kita punya database yang sangat terfragmented. Ada yang berasal dari perbankan seperti BRI, BNI dan bank lain namun kita juga punya dari non bank seperti PNM, pegadaian, kemudian masih ada di tempat Kemenkop," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Oleh sebab itu, dia menegaskan, dengan semakin majunya perkembangan teknologi, termasuk ekonomi digital, seharusnya integrasi data menjadi hal yang sudah bisa dilakukan. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan.
"Jadi ini adalah perlunya untuk integrasikan dan memungkinkan untuk eksekusi seefektif, efisien dan tepat sasaran. Juga bisa minimalkan yang disebut exclusion dan inclusion error," lanjut Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan menyatakan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 4 November 2020 mencapai Rp 376,17 triliun atau 54,1 persen dari total pagu Rp695,2 triliun.
Dari situ, anggaran yang cair untuk UMKM terealisasi Rp94,64 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp114,81 triliun. Sedangkan program perlindungan sosial terealisasi Rp177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp234,33 triliun. (ren)
