Ma'ruf Tegaskan Sangat Rasional RI Jadi Pemimpin Ekonomi Syariah Dunia
- ANTARA FOTO/Budi
VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan ekonomi syariah merupakan pilihan yang rasional di Indonesia saat ini. Apalagi rakyat Indonesia mayoritas adalah umat Muslim, sehingga ekonomi syariah ini seharusnya bukanlah hal yang eksklusif.
"Kita (Rakyat Indonesia) harus bisa menempatkan ekonomi syariah ini sebagai pilihan yang rasional, yang benar-benar diminati kesadaran yang tinggi," kata Ma'ruf dalam sebuah webinar, Kamis 5 November 2020.
Lebih lanjut Ma'ruf menuturkan bahwa ekonomi syariah dapat berperan besar dalam penguatan ekonomi nasional. Lagi-lagi karena Indonesia jadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Baca juga: Harga Ayam Mulai Naik, Peternak Ungkap PR Pemerintah
"Jumlah penduduk muslim di negeri ini besar sekali, yakni 87 persen dari 267 juta jiwa. Banyak dari mereka yang saat ini masuk dalam kelompok kelas menengah, khususnya kalangan muda yang sedang merintis menjadi profesional, startup, ataupun entrepreneur baru," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.
Wapres menambahkan, bahwa mereka atau kalangan muda memiliki prospek yang bagus. Selain memiliki pemahaman teknologi informasi yang baik juga disebut mengerti bisnis dan punya akses yang memadai untuk berinteraksi dengan ekonomi syariah.
"Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia dapat menjadi faktor penting penguatan ekonomi syariah di Indonesia," papar Ma'ruf.
Potensi berikutnya kata dia adalah besarnya pasar halal di Indonesia. Kelebihan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dinilai belum dioptimalkan untuk diolah sehingga menjadi kekuatan perekonomian nasional.
Selama ini bahan mentah itu diolah di luar negeri menjadi bahan baku, lalu diimpor kembali ke Indonesia menjadi bahan baku produk.
"Bahkan tidak sedikit end product yang beredar di pasar kita adalah impor, yang berganti hanya labelnya saja," lanjut Wapres Ma’ruf Amin. (ren)
Haikal Hassan Kembali Tegaskan Produk Non Halal Dikecualikan dari Wajib Sertifikasi Halal
Babe Haikal mengingatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non halal tentu dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal.
