Harga Ayam Mulai Naik, Peternak Ungkap PR Pemerintah
- vstory
VIVA – Membaiknya ekonomi RI di tengah pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh peternak ayam. Sebab, harga kini semakin membaik setelah sepanjang tahun 2019 dan 2020 peternak ayam broiler mengalami banyak kerugian karena harga ayam hidup jatuh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).
Sejak akhir Oktober harga ayam mulai merangkak naik dan awal November ini peternak mulai bernafas lega karena harga ayam hidup membaik dan di atas HPP.
Kementerian Pertanian mengatakan, kenaikan harga itu terjadi setelah dikeluarkannya 3 surat edaran dalam upaya memotong supply untuk menyeimbangkan supply dan demand. Dampaknya baru dalam kurun waktu 2 bulan terakhir.
Bukan hanya itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah, juga telah memanggil seluruh pimpinan perusahaan untuk bersama-sama mematuhi pemotongan supply ini. Perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas.
"(Kami) tidak ragu untuk menegakkan kebijakan ini dan tidak memandang bulu kepada siapa pun yang melanggar demi menyelamatkan perunggasan Indonesia," ujar Nasrullah dikutip dari keterangannya, Kamis 5 November 2020.
Salah satu peternak ayam broiler Jawa Timur Kholiq mengungkapkan, kegembiraannya atas situasi saat ini. Kenaikan harga di tingkat peternak itu merupakan angin segar yang dirasakan setelah beberapa waktu ini terpuruk.
"Alhamdulilah peternak sangat senang sekali bisa bertahan hidup. Walaupun populasi (ayam) tinggal sedikit tapi kita masih ada kesempatan untuk bisa nyicil utang serta bisa narik lagi karyawan-karyawan yang telah kita rumahkan," ujarnya.
Dia menilai, Dirjen PKH kali ini sangat serius menangani masalah carut marutnya peternak. Langkah yang diambil dirjen selama ini menurutnya sudah sesuai harapan saat ini.
Namun, untuk mempertahankan kondisi ini ke depannya, ada sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang harus dilakukan pemerintah. Dia pun menjabarkan hal tersebut.
"Untuk langkah ke depannya pak dirjen tetap wajib mantau populasi GPS (Grandparent Stock), audit PS (Parent Stock) serta daya serapnya LB (Live Bird). Jika bagi integrator atau pelaku-pelaku breeder yang tidak menjalankan SE, menurut saya pelaku breeder wajib dikasih sanksi yang berat supaya menjadikan jera bagi mereka," ucapnya.
Selain itu, ia menilai populasi GPS dan PS perlu dikurangi karena populasi yang ada di Indonesia masih lebih 20 persen. Untuk itu, jika bulan Desember ini tidak dilakukan afkir dini lagi, akibatnya harga Januari dan seterusnya akan hancur lagi di bawah Rp14 ribu.
"Jika data GPS dan PS serta berita acara dan realisasi surat edaran bisa terbuka, maka peternak dan organisasi bisa membantu pemerintah untuk menindak pelaku-pelaku breeder yang bandel. Kami bisa ikut mengawal tentang jalannya SE. Mengingat jumlah doc sampai akhir 2021 masih lebih, jadi jika lepas kontrol dari pemerintahan akan semakin hancur tahun 2021," ungkapnya.
Baca juga: Ekonomi RI Membaik Meski Resesi, Sri Mulyani: Upaya Pemerintah
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
