Sri Mulyani Sentil Pemda Lagi, Belanja APBD Lambat Tak Bantu Rakyat
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyentil pemerintah daerah yang sangat lambat dalam membelanjakan anggaran daerahnya. Padahal ekonomi rakyat lagi susah akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Ungkap Wujud Jihad dalam Perekonomian
Hal itu dia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 yang digelar secara virtual, Kamis, 22 Oktober 2020. Rapat itu turut dihadiri para pemimpin pemerintah daerah.
Sri mencontohkan, untuk belanja di sektor kesehatan saja misalnya, baru dicairkan sebesar Rp13,3 triliun pada September 2020. Padahal, total alokasi anggaran di APBD untuk itu mencapai Rp30,4 triliun.
"Dari sisi kesehatan, dari Rp30,4 triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah yang seharusnya bisa bantu masyarakat, hingga akhir September baru Rp13,3 triliun yang dibelanjakan," katanya saat itu.
Adapun belanja untuk anggaran jaringan pengaman sosial di daerah, kata Sri, dari anggaran Rp22,8 triliun baru sebesar Rp11,7 triliunnya atau sekitar 51 persen. Padahal tinggal tiga bulan lagi tahun ini habis.
"49 persen harusnya bisa bantu masyarakat daerah dan untuk dukungan ekonomi masyarakat dari angka Rp19,24 triliun dari APBD-APBD baru dibelanjakan Rp2,6 triliun sampai akhir September," tuturnya.
Besaran belanja pemerintah daerah untuk dukungan ekonomi masyarakat dikatakannya sangat kecil baru 13,7 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan. Dia mengakui tentu itu tidak terlepas dari kinerja pemda.
"Ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu kita atasi bersama sehingga dunia usaha, masyarakat, bisa segera dapat manfaat dari desain APBN dan APBD," ungkap Sri. (art)
Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Situbondo, KPK Temukan Ini soal Korupsi Dana PEN
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PEN 2021-2024.
