Gandeng PLN, Kementerian ESDM Alirkan Listrik ke 433 Desa pada 2021
- ANTARA FOTO/Maulana Surya
VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menjelaskan, dengan permintaan energi yang terus meningkat, pemerintah berkewajiban menyediakan energi listrik dengan jumlah yang cukup merata, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini dalam rangka mewujudkan energi yang berkeadilan.
Karenanya, Arifin memastikan bahwa Kementerian ESDM bersama PLN juga masih memiliki pekerjaan rumah, untuk sama-sama melistriki seluruh desa-desa yang ada di pelosok Indonesia.
"Terutama di daerah-daerah yang terluar dan terpencil, dimana masih ada 433 desa yang akan kita listriki dan akan kita lakukan tahun depan," kata Arifin dalam telekonferensi di Tempo Energy Day 2020, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, RI Ingin Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik
Arifin menjelaskan, saat ini pemanfaatan energi di Indonesia memang masih mengandalkan pada energi yang berbasis fosil, dimana sebagian diantaranya bahkan masih disubsidi atau berasal dari impor.
"Jadi ketergantungan kita memang masih cukup besar pada energi yang berasal dari impor," ujar Arifin.
Dia mencontohkan, hal semacam itu bahkan masih harus terjadi pada produk LPG (Elpiji), yang sudah menjadi salah satu kebutuhan utama untuk konsumsi di rumah tangga.
Sehingga, Arifin pun mengaku bahwa dalam beberapa waktu ke depan, masalah ketergantungan energi khususnya yang berasal dari kanal impor semacam ini, akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah.
Sebab, dengan tidak adanya sumber energi fosil baru atau energi lain yang bisa dijadikan alternatif guna memenuhi kebutuhan energi dasar bagi masyarakat, maka pemerintah harus mengeluarkan cost atau bahkan upaya ekstra keras guna mencukupi kebutuhan energi tersebut.
"Hal itu akan terjadi apabila pemerintah tidak melakukan sesuatu yang memang bisa disubstitusi dengan memanfaatkan sumber energi yang berasal dari dalam negeri," kata Arifin.
"Karena hal seperti itu jelas sangat dibutuhkan oleh pemerintah, untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi di Tanah Air, serta menciptakan neraca perdagangan yang seimbang," lanjut dia. (ren)
