Setahun Jokowi-Ma'ruf, Stimulus Ekonomi dan Kesehatan Belum Maksimal
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira, mengkritisi pola dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digerakkan pemerintah, dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19.
Bhima menilai, kesiapan pemerintah dalam hal stimulus PEN menghadapi resesi ekonomi relatif kecil. Atau hanya 4,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan negara tetangga seperti misalnya Malaysia 20,8 persen dan Singapura 13 persen.
Baca juga: Wapres Tak Ingin Indonesia Cuma Jadi Konsumen Produk Halal Dunia
Apalagi, Bhima mencatat bahwa stimulus bagi sektor kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan sebesar 12 persen. Sementara itu, untuk korporasi mendapat sebesar 24 persen stimulus.
"Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi," kata Bhima saat dihubungi VIVA, Selasa, 20 Oktober 2020.
Apalagi, Bhima menilai bahwa penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah hingga saat ini masih bermasalah, dengan kasus positif harian yang masih berada di atas 4.000 kasus.
"Sehingga total kasus terkonfirmasi mencapai 349.160 hingga 16 Oktober 2020," ujar Bhima.
Karenanya, penanganan COVID-19 yang dinilai masih bermasalah itu telah membuat Indonesia termasuk ke dalam 18 negara, dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia versi Worldometer.
"Tingginya kasus positif COVID-19 membuat mobilitas masyarakat rendah," ujarnya.
Ekonom Ingatkan Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Turunkan Daya Beli Masyarakat
Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kepada Pemerintah soal dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
