Kementerian ATR Sudah Rampungkan 90 Persen Aturan Turunan UU Ciptaker
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.
VIVA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah 90 persen merampungkan aturan turunan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, aturan yang telah 90 persen rampung itu akan berbentuk Peraturan Pemerintah. Pekan depan dipastikannya rampung dan bisa dilakukan uji publik.
"Mungkin minggu depan kita bisa undang pihak-pihak terkait untuk kasih input sehingga peraturan pemerintah ini memenuhi harapan publik," katanya, Jumat 16 Oktober 2020.
Baca juga: Kepala BKPM Sebut Lapangan Kerja Akan Hadir Seiring Masuknya Investasi
Sofyan mengaku, kementeriannya mendapat amanat untuk membuat aturan turunan dari lima klaster yang ada di UU Ciptaker. Ini supaya UU itu bisa segera dilaksanakan.
Klaster pertama adalah terkait tata ruang. Dia memastikan akan membuat PP mengenai tata ruang yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya korupsi.
Kedua, PP mengenai pengadaan tanah, agar nantinya lebih efisien dan cepat. Ketiga, terkait pengadaan lahan untuk kepentingan umum dan tanah terlantar.
Adapun yang keempat, adalah terkait dengan Bank Tanah. Dengan Bank Tanah, dipastikannya pemerintah memiliki tanah yang mampu dimanfaatkan publik. (ren)
"Klaster terakhir itu ada hak atas tanah. Bisa saya katakan 90 persen draf RPP Kementerian ATR/BPN sudah jadi. Kita akan undang beberapa pihak untuk melakukan evaluasi terhadap RPP ini minggu depan," ungkap Sofyan. (ren)
Kadin Indonesia Bentuk Satgas Terkait Putusan MK, Bamsoet Ungkap Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru
Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.
