Kemenperin Minta Kemenkeu Segera Setujui Pajak Mobil Baru Nol Persen

Deretan mobil mewah para anggota DPR (foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA/Edwin Firdaus

VIVA – Kementerian Perindustrian kembali mengingatkan Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak untuk industri otomotif, khususnya terkait pembelian mobil.

Pajak Mobil Rolls-Royce Phantom Milik Raffi Ahmad dan Nagita Bikin Kaget Pemilik Gaji UMR

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Taufiek Bawazier, mengungkapkan sejumlah pajak yang bisa direlaksasi supaya mengungkit lagi konsumsi mobil.

Diantaranya mengurangi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri, Pajak Badan, hingga pajak-pajak bea masuk.

Kaget Lihat Besaran Pajak 2 Mobil Ferrari Harvey Moeis yang Disita, Pantas Ada yang Nunggak

Baca juga: Pajak Mobil Baru Diusulkan Nol Persen, Produsen Motor Bilang Begini

"Mudah-mudahan Kementerian Keuangan tidak terlalu lama untuk mengeluarkan instrumen itu. Kita minta sampai Desember saja diungkit sementara. Ini yang jadi bagian kita upaya recovery," katanya, Rabu, 14 Oktober 2020.

Dulu Beli Holden, Kini Mobil Buatan RI Siap Dijual ke Australia

Bawazier menganggap, itu perlu dilakukan karena Industri otomotif memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Sebab, memiliki industri turunan yang banyak dikerjakan Industri Kecil dan Menengah.

"Kalau kita hidupkan otomotif terutama dari demand-nya yang cukup kuat untuk membeli produk-produk otomotif itu multiplier efeknya sampai ke IKM juga bergerak. ini jadi analisis yang mungkin kita harus perkuat," ungkap Bawazier.

Baca juga: Kemenkeu Masih Hitung-hitung Kemungkinan Pajak Mobil Baru Nol Persen

Negara-negara lain saja, kata dia, fokus memberikan stimulus untuk industri otomotifnya, misalnya Spanyol yang hampir mengeluarkan instrumen hampir 4,2 miliar euro, Prancis hampir 8 miliar euro dan Italia hampir 22 miliar euro.

"Ini yang mungkin harus dapat dukungan dari semua kementerian lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan harus fokus ke arah itu. Ini yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat," tegasnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya