Buruh: Masalah Selesai jika Naskah Final Omnibus Law Dibuka
- Wilibrodus
VIVA – Kalangan buruh masih mempertanyakan keberadaan naskah akhir atau final Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini menuai polemik di masyarakat setelah pengesahan undang-undang itu awal pekan ini.
Kahar S. Cahyono dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, berbagai bantahan yang disampaikan pemerintah dan parlemen terkait hoaks yang menyulut aksi massa belakangan ini harusnya berakhir jika naskah akhir dipublikasikan secara luas.
"Masalah ini akan selesai kalau kemudian draf final itu yang dibilang itu dipublikasikan," kata Kahar yang juga ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI saat diskusi mingguan di Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2020.
Baca juga: Pengangguran di Indonesia Naik Jadi 12 Jutaan Orang Akibat Corona
Kahar bilang, bantahan pemerintah termasuk dari Presiden Joko Widodo mengenai penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota ataupun sektoral itu bisa dimaklumi, jika lagi-lagi draf akhir UU Cipta Kerja sudah dipegang para buruh.
Nyatanya, kata dia, buruh masih memegang dokumen awal yakni pada saat panitia kerja (Panja DPR) maupun rapat-rapat yang disiarkan langsung antara pemerintah dan parlemen bahwa ketentuan upah pada UU sebelumnya dihapus.
"Dan itu dihapuskan di dalam Undang Undang Cipta Kerja ini. Sebenarnya belum membuat kami tenang ya, karena memang acuan kami adalah hasil pembahasan di Panja, draf-draf yang kami dapatkan termaksud draf awalnya," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, mengatakan proses pembahasan UU Cipta Kerja telah melibatkan seluruh pihak terkait. Bahkan, kata Melki, khusus klaster tenaga kerja, proses pembahasan Omnibus Law itu berlangsung lebih intensif dengan para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, juga kemudian melanjutkan menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas berbagai aspirasi kalangan buruh. Namun, waktu itu tidak ada Said Iqbal dan Andi Gani, karena walk out.
Menurut Melki, sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani walk out dan tidak mengikuti pertemuan selanjutnya, tetapi pimpinan lainnya terus melanjutkan pembahasan dengan pemerintah.
"Pimpinan DPR RI, Baleg dan Komisi lX DPR RI secara formal dan informal sejak awal pembahasan menerima pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja. Ide dan aspirasi ditampung dan dibahas di Baleg (Badan Legislasi) bersama pemerintah dan pengusaha," ujar Melki. (art)
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
