Moeldoko Pastikan Penyaluran Banpres Produktif Berjalan Progresif

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko
Sumber :
  • VIVA/Cahyo Edi

VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan, upaya pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), hingga saat ini telah berjalan secara progresif.

Jika Terbukti Terlibat Judi Online Kominfo, Budi Arie Siap Mundur dari Jabatan Menteri

Baca Juga: COVID-19 Gerus Omzet Usaha Mikro, Banpres Produktif Beri Angin Segar

Hal itu dilakukan pemerintah dalam upaya memperpanjang masa penyaluran Banpres Produktif hingga akhir Desember 2020 mendatang, kepada tiga juta pelaku usaha mikro.

How an App Became Indonesia's Essential Weapon Against Covid-19

"Dan (penyaluran Banpres Produktif) ini sedang berjalan, di mana perkembangannya terus progresif dalam pengerjaannya," kata Moeldoko dalam telekonferensi, Jumat, 9 Oktober 2020.

Moeldoko mengatakan, target sembilan juta pelaku usaha mikro yang akan mendapatkan Banpres Produktif hingga akhir September 2020, nyatanya telah tersalurkan penuh 100 persen di akhir bulan lalu.

Semangat UMKM, Semangat Angkringan 66

Hingga kemudian, Presiden Jokowi pun akhirnya menambah target penyaluran kepada tiga juta pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan senilai Rp2,4 juta tersebut, sehingga total yang akan mendapatkan Banpres Produktif ini menjadi 12 juta pelaku usaha mikro di akhir tahun nanti.

"Harapannya adalah mereka-mereka yang sudah mulai kesulitan modal untuk usahanya, maka dengan suntikan dana ini kita berharap mereka bisa hidup kembali usahanya," ujar Moeldoko.

Sementara itu, untuk menjaga permintaan terhadap produk UMKM, pemerintah juga membuka pintu bagi UMKM untuk masuk dalam sistem pengadaan langsung secara elektronik, dengan nilai pengadaan antara Rp50 juta sampai Rp200 juta.

Moeldoko menambahkan, hal itu seiring dengan langkah Kementerian BUMN yang juga tengah mengembangkan platform Pasar Digital atau PaDi, untuk membuat UMKM terlibat lebih banyak dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN dan kantor-kantor pemerintahan lainnya.

"Dan itu merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya kepada sektor UMKM," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya