Demo Omnibus Law, Buruh Kawasan Pulogadung Klaim Setop Produksi

Aksi mogok buruh Kawasan Industri Pulogadung
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA – Unjuk rasa menolak Undang Undang Cipta Kerja yang direncanakan dilaksanakan pada hari ketiga, Kamis 8 Oktober 2020, setelah UU itu disahkan DPR, akan dilakukan di Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 7.000 massa buruh rencananya akan melakukan aksi mogok kerja.

Buruh Menang Uji Materi UU Cipta Kerja di MK, Airlangga Bakal Lapor ke Prabowo

Koordinator Forum Buruh Kawasan Industri Pulogadung, Hilman Firmansyah, mengklaim, tidak menutup kemungkinan massa buruh dari kawasan Sunter, Jakarta Utara akan ikut bergabung melaksanakan aksi unjuk rasa di Pulogadung. 

"Itu 7.000 forum buruh kawasan saja. Hari ini kita sepakat gerakan buruh Jakarta akan masif berkumpul di bundaran (kantor) Pajak Kawasan Industri Pulogadung," ujar Hilman, saat dihubungi VIVA, Kamis 8 Oktober 2020.

Apindo Tegaskan Patuhi Putusan MK soal Judicial Review UU Cipta Kerja, Ada Tapinya

Baca jugaMenaker Ida Beberkan Nasib Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2021

Hilman menambahkan, penambahan jumlah massa dibanding hari sebelumnya merupakan hasil kesepakatan forum buruh Kawasan Industri Pulogadung. 

MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru Terpisah dari UU Ciptaker

"Kita naikin eskalasi, kesepakatan tadi malam kita rapat evaluasi, hari ini kita pastikan puncaknya di Kawasan Industri Pulogadung, kita pastikan kawasan ini tidak ada produksi karena kita mogok kerja," tutur Hilman.

Sementara itu, Hilman menjelaskan, tidak menutup kemungkinan massa buruh Kawasan Industri Pulogadung untuk melakukan aksi di depan Istana Negara. 

"Kita lihat aksi massa kan, kan kita gabungan dari forum buruh kawasan dan gerakan buruh Jakarta. Nah, itu, kalau itu memang sudah masif dan maksimal, tidak menutup kemungkinan kita bergerak ke DPR RI. Kita koordinasi BEM SI itu di Istana, nah tetap fokus gerakan buruh dan juga gerakan mahasiswa yang menggebrak," ujar Hilman.

Rapat Kadin Indonesia yang dipimpin Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Kadin Indonesia Bentuk Satgas Terkait Putusan MK, Bamsoet Ungkap Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru

Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024