Capai 9,1 Juta Penerima, Banpres Produktif Usaha Mikro Terserap Full
- Dok. Satgas PEN
VIVA – Pemerintah terus mendorong realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tercapai 100 persen pada akhir tahun ini. Menutup kuartal III-2020, per 30 September 2020 realisasi penyerapan anggaran mencapai 45,8 persen atau Rp318,48 triliun dari total anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun.
Baca Juga: Program PEN Terumbu Karang di Bali Serap 11 Ribu Pekerja
Khusus untuk 4 sektor yang menjadi fokus utama Satgas PEN, yaitu Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM, Sektoral K/L dan Pemda, serta Pembiayaan Korporasi, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp268,49 triliun per 30 September 2020.
Untuk progres penyerapan ini, koordinasi dan akselerasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), berkontribusi pada penambahan penyerapan sebesar Rp151,13 triliun. Jumlah ini melampaui penambahan serapan yang ditargetkan oleh Satgas PEN sebesar Rp100 triliun di kuartal III ini.
"Semoga penyerapan di kuartal III ini bisa memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III. Kalau kita lihat detailnya dari 6 program pemerintah di mana 4 merupakan fokus khusus dari PEN, hampir semuanya mengalami kenaikan yang cukup tinggi,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan, Rabu, 7 Oktober 2020.
Sejak minggu keempat Juli saat pembentukannya, Satgas PEN telah berhasil mendorong realisasi penyerapan anggaran yang sebelumnya Rp117,39 triliun menjadi Rp268,49 triliun per 30 September 2020, dan akan terus mendorong penyerapan PEN dapat mencapai 100 persen pada akhir kuartal IV-2020.
Pemerintah melalui Satgas PEN melakukan percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional dengan lima langkah yaitu perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program.
Salah satu program PEN yang mengalami percepatan penyerapan sejak diluncurkan pada akhir Agustus 2020 adalah Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro yang per 6 Oktober 2020, mencapai realisasi sebesar 100 persen atau telah mencapai 9,1 juta penerima manfaat.
Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, telah resmi memulai tahap II bantuan modal kerja ini dengan memperluas jumlah penerima manfaat menjadi 12 juta.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan pihaknya telah menyalurkan lebih dari tiga juga penerima manfaat, sehingga berikutnya total menjadi 12 juta penerima.
"Kami ingin memastikan penyaluran ini dari aspek pemerataan antar daerah, ketapatan sasaran. lalu kecepatan juga ingin jadi fokus kami. Karena program ini juga diharapkan bisa ikut membantu memulihkan ekonomi,” kata Teten.
Selain membantu pembiayaan UKM unbankable, program pembiayaan juga menyentuh UKM yang bankable dengan program restrukturasi pinjaman serta subsidi bunga kredit. Perpanjangan subsidi bunga KUR kini menjadi flat 6 persen hingga 31 Desember, dan kriteria penerima stimulus tambahan subsidi diperluas hingga yang akad pinjamannya sampai 31 Desember 2020.
Teten juga menyampaikan bahwa untuk KUR Ultra Mikro di bawah 10 juta dengan bunga 0 persen hingga Desember 2020 diharapkan dapat memperkuat usaha mikro, yang sebelumnya telah menerima hibah, untuk bisa melanjutkan usaha dengan KUR ini. Tujuannya agar Usaha Mikro yang unbankable menjadi bankable.
“Kami berharap program hibah dan subsidi ini menambah modal kerja UKM dan membuat UKM bertahan di tengah pandemi COVID-19. Jadi yang belum mendapatkan Banpres Produktif, bisa mendaftarkan diri ke dinas koperasi dan UKM setempat serta lembaga pengusul lainnya,” ujar dia.
Pemerintah juga berharap seluruh UKM bisa terhubung ke lembaga pembiayaan. Sehingga dengan begitu kesempatan untuk membantu mengembangkan usaha UKM ini bisa berjalan dengan baik. (ase)
Jika Terbukti Terlibat Judi Online Kominfo, Budi Arie Siap Mundur dari Jabatan Menteri
Budi Arie Setiadi menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM jika terbukti terlibat dalam kasus judi online Kominfo.
