Respons Jokowi, Hasil Petani akan Dipasarkan ke Sayur Box dan TaniHUb
- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Para menteri segera merespons kekecawaan Presiden Joko Widodo yang meminta pembenahan ekosistem ekonomi para petani dan nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan instruksi Kepala Negara sudah sangat jelas, yakni meminta lompatan ekonomi dia dua sektor usaha yang berdekatan dengan kaum papa itu.
"Presiden menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi atau corporate culture, yaitu pola pikir di mana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah; kalau di swasta bisa, maka pemerintah harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu," kata Airlangga usai rapat terbatas secara virtual dengan Jokowi, Selasa, 6 Oktober 2020.
Airlangga mengatakan, pesan Presiden ingin agar para nelayan dan petani berkelompok dalam jumlah besar. Yang dimaksud adalah dibentuknya korporasi supaya para petani dan nelayan mendapatkan akses pembiayaan, menggunakan teknologi, dan langsung berhubungan dengan konsumen.
Baca: Jokowi Kecewa Korporasi Petani Tak Satu pun yang Jadi
Petani dan nelayan hasil produksi tidak lagi cuma diserap oleh para korporasi, tapi punya peranan penting agar mendapatkan nilai tambah.
"Sehingga tentu beberapa hal perlu didorong, yaitu dalam bentuk semacam project percontohan. Nah, KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli contohnya rice milling unit yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan, dan disambungkan atau di-link-an ke perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," katanya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku memang sudah merancang model bisnis yang ada di budidaya dan penangkapan. Ia juga menyatakan siap menjalankan perintah Jokowi untuk membentuk korporasi nelayan. Contohnya, ia memaparkan, sudah siap tambak udang di lima provinsi, yakni Aceh, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.
"Memang yang kita bangun baru 5 hektare namun ini jadi percontohan besar, ini dalam proses pengerjaan. Diharapkan di akhir 2020 ini sudah bisa digunakan dan bisa langsung jadi percontohan," katanya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki juga mengaku telah menyiapkan bagi para petani dan nelayan yang ingin membuat perseroan terbatas (PT). Dengan badan hukum, kata Teten, kemudian memudahkan para petani atau nelayan mendapatkan kredit. Mereka juga diminta ikut dalam koperasi.
"Jadi nanti si petani dan si koperasi diperkuat pembiayaan lewat LPDB di mana nanti koperasi akan membeli gabah petani secara tunai dan diolah oleh pabrik pengolahan RMI mereka, lalu baru ke market," kata Teten.
"Jadi yang berhadapan dengan market adalah koperasi, bukan petani perorangan. Ini cara kita melindungi petani kita agar terlindungi dari market," ujarnya. (ase)
