Serapan Anggaran PEN Capai 45,5 Persen, Terbesar Perlindungan Sosial
- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan, hingga saat ini anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang sudah terserap mencapai sebesar 45,5 persen.
"Dari jumlah tersebut, total dana yang sudah diselenggarakan untuk sektor kesehatan mencapai 21,92 persen (dari pagu Rp87,55 triliun)," kata Airlangga dalam telekonferensi, Jumat, 2 Oktober 2020.
Selain itu, penyerapan anggaran di sektor perlindungan sosial telah mencapai 77 persen atau sekitar Rp157 triliun, dan di ranah sektoral yakni 25,1 persen atau Rp26,61 triliun dari pagu sebesar Rp106,5 triliun.
Baca juga: Kemenhub Susun Strategi Pulihkan Transportasi Logistik Selama Pandemi
Kemudian, penyerapan anggaran di sektor UMKM tercatat sudah mencapai angka 66,3 persen atau Rp81,85 triliun dari pagu sebesar Rp123,47 triliun, dan untuk insentif usaha mencapai sebesar Rp28 triliun dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.
Di sisi lain, lanjut Airlangga, terdapat juga penempatan dana PEN terhadap sektor perbankan yang telah dilakukan pemerintah kepada Himbara. Di mana penggunaannya sudah mencapai sekitar Rp141,48 triliun.
"Jadi leverage-nya rata-rata juga sudah 4,7 kali, dan pada tahap kedua ini akan dinaikkan penempatan di banknya sebesar Rp47,5 triliun," ujar Airlangga.
Dia pun merinci, penempatan di bank Himbara sebesar Rp47,5 triliun itu akan dilakukan untuk Bank Mandiri Rp15 triliun, BRI Rp15 triliun, BNI Rp7,5 triliun, dan BTN Rp10 triliun. "Dan bunganya di pass through perbankan itu yakni 2,84 persen," ujarnya.
Diketahui, penempatan dana pemerintah untuk sektor perbankan lainnya, yakni sebesar Rp11,2 triliun, telah dilakukan kepada tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan telah berhasil disalurkan sebesar Rp9,89 triliun.
Kemudian, penyaluran juga dilakukan kepada tiga bank syariah sebesar Rp3 triliun. Tiga bank tersebut yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah dengan bunga penempatan yang juga sebesar 2,84 persen.
KPK Panggil Bupati Situbondo Hari Ini, Bakal Langsung Ditahan?
Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan pemanggilan kepada Bupati Situbondo, Karna Suwandi, Jumat hari ini, 8 November 2024. Dia diketahui terjerat dugaan kasus dana PEN.
