Bantuan Presiden Belum Cair, 50.000 UMKM Bantul Menunggu Transferan
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
VIVA – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusulkan sebanyak 50.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di daerah ini untuk menerima Bantuan Presiden (Banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
"Terkait banpres produktif ini kami sudah mengusulkan sebanyak 50 ribuan UMKM yang ada di Bantul, dan ini proses verifikasi oleh kementerian, dapat berapa (jumlah UMKM) kami tidak tahu," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Bantul Agus Sulistiyana di Bantul, Senin (28/9).
Menurut dia, 50 ribuan pelaku UMKM tersebut merupakan akumulasi usulan beberapa kali yang dilakukan organisasi perangkat daerah ini sejak awal Agustus atau program pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi wabah COVID-19 digulirkan pemerintah, hingga pertengahan September 2020.
"50 ribu UMKM yang kita usulkan itu dari semua sektor, mulai dari kuliner, kerajinan dan usaha lain-lain. Jadi seluruh usaha perorangan dengan aset dibawah Rp500 juta itu semua termasuk umkm, tetapi ini yang akan diberikan (Banpres) tentu yang memenuhi syarat," katanya.
Dia mengatakan, syarat tersebut diantaranya adalah pelaku usaha ultra mikro yang mereka tidak mempunyai pinjaman di perbankan maupun koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya, kemudian tabungan yang dimiliki tidak lebih dari Rp2 juta.
"Jadi di Jakarta masih verifikasi terus, kalau di Bantul sudah tidak mendata lagi, namun kalau sudah dibuka lagi kami baru akan buka link lagi secara online. Kalau yang sudah dapat, tidak ada informasinya, mungkin sekitar separonya," katanya.
Terkait dengan kuota Banpres produktif yang diberikan pemerintah, Agus mengatakan tidak ada spesifik tiap daerah mendapat berapa, akan tetapi target nasional program pengembangan usaha ini dapat menyasar sebanyak 12 juta UMKM di seluruh Indonesia.
"Informasi dari DIY kuota yang 12 juta UMKM se-Indonesia itu sudah hampir selesai, nanti misalnya kalau Presiden dawuhi sampai dengan 15 juta, tentu kita akan mengusulkan lagi data UMKM yang belum kita usulkan," katanya.
