Curhat Pengusaha Truk, Angkut Barang dari Pelabuhan Bisa Puluhan Jam

Suasana pelabuhan peti kemas
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengungkapkan dampak dari semakin lamanya proses bongkar muat di Indonesia saat ini. Proses itu membuat produktivitas bisnis truk tidak optimal.

Soal Banjir Rob, Bupati Demak Curhat ke Sri Mulyani Minta Bantuan

Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan mengungkapkan saat ini produktivitas bisnis truk Indonesia hanya terserap 50 persen. Sebab, lama waktu operasi hanya dihabiskan untuk proses perizinan bongkar muat.

Padahal di industri jasa truk sendiri, katanya, hanya membutuhkan tiga siklus atau proses bisnis. Yakni berawal dari titik bongkar muat di pelabuhan, titik perjalanan dan titik pabrik sebagai tujuan pengantaran.

Sri Mulyani Akui 20 Tahun Desentralisasi Fiskal Banyak PR, Apa Saja?

Baca juga: Tantangan Bisnis Logistik, Asosiasi: Antar-Pemerintah Berkompetisi

"Selebihnya kalau kita lihat tiga titik ini memang masih jauh dari harapan kita. Di mana kita selalu menunggu dokumen menunggu muat barang," kata Gemilang dalam diskusi secara virtual, Kamis, 24 September 2020.

Sri Mulyani: Perempuan Harus Buktikan Layak Jadi Pemimpin

Menurut dia, proses bisnis logistik yang ada saat ini lebih buruk dari waktu-waktu sebelumnya. Sebab, siklus logistik truk tadi bisa dilakukan hanya dalam waktu delapan jam saja, sedangkan saat ini sampai 20 jam.

"Kalau dulu kita bandingkan angkut barang dari pelabuhan sampai kembali ke garasi cukup satu round time 8 jam. Tapi saat ini sampai 20 jam kita harus berputar selesaikan round time," ungkap dia.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah merespons kondisi itu dengan menciptakan Ekosistem Logistik Nasional.

Melalui itu, proses bisnis logistik tidak lagi melalui aturan yang tumpang tindih antar kementerian dan lembaga. Sehingga, waktu bongkar muat bisa dipercepat dan biayanya lebih efisien.

"Satu online berbasis web bisa memberikan keuntungan efisiensi hingga Rp975 miliar. Jadi ini tolong dari asosiasi bisa monitoring kalau tidak sesuai manfaat efisiensi yang kita harapkan asosiasi bisa sampaikan kekurangan dan kesalahannya," tuturnya. (ren)

Sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah.

Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut

Di depan pengusaha di Jateng, Ganjar menegaskan bahwa Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan saat ini.

img_title
VIVA.co.id
10 Maret 2022