Akibat COVID-19, Sri Mulyani Suntik Anggaran Pilkada dengan APBN
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terpaksa menyuntikkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Penyebabnya, ada kebutuhan tambahan anggaran untuk pergelaran pilkada di tengah masa pandemi COVID-19. Sebab, penyelenggaraannya perlu menerapkan protokol kesehatan.
Oleh sebab itu, dikatakan Sri, total anggaran untuk pilkada yang semula hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi perlu ditambahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran tambahan mencapai kisaran Rp5,41 triliun.
"Tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun yang didanai APBD, dengan adanya protokol kesehatan anggarannya jadi Rp20,64 triliun," kata Sri saat konferensi pers virtual, Selasa, 22 September 2020.
Baca juga:Â Antam Tak Punya Tambang Emas, Erick Thohir Incar Lahan Eks-Freeport
Sri mengatakan, adapun dari total anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp15,23 triliun telah dicairkan sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dari total anggaran hingga awal September 2020.
"Sudah terealisasi posisi sampai awal September tentunya adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen, dan sedang dalam proses pencairan lainnya Rp1,025 triliun itu dari APBD," tuturnya.
Dia pun merincikan, dari total tersebut, kebutuhan anggaran tambahan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Rp15,01 triliun telah dibagi dari APBD sebesar Rp10,24 triliun dan APBN Rp4,77 triliun.
"Rp10,24 triliun dari APBD, Rp4,77 triliun dibantu APBN dan sudah dilakukan pencairan Rp941,4 miliar dan yang tahap dua Rp2,84 triliun sudah dalam proses," ujar dia.
Adapun untuk Bawaslu sebesar Rp3,93 triliun di mana dari APBD sebesar Rp3,46 triliun dan tambahan dari APBN Rp474,9 miliar. Pencairannya pun dilakukan Sri dalam dua tahap seperti KPU.
"Ini sudah dibuat dalam dua tahapan, pertama Rp157,4 miliar dan tahap dua Rp237,4 miliar, untuk pengamanan Rp1,52 triliun sudah dialokasi APBD sesuai penganggaran tersebut," ungkap dia. (art)
Setuju dengan Prabowo Pilkada Lewat DPRD: Saatnya Dievaluasi secara Menyeluruh
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melempar usulan Pilkad dipilih DPRD.
