Pandemi COVID-19: Ekonomi di Indonesia Dinilai Dibuka Terlalu Cepat
- abc
"Ini untuk menghindari apa yang kita lihat saat ini, angka penularan tidak turun, tapi kegiatan ekonomi juga tidak bisa dilakukan sepenuhnya," ujar Andri.
Pekan lalu (7/09) Presiden Joko Widodo mengatakan jika "kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik", yang menurut Andri seharusnya ditekankan sejak awal pandemi agar keputusan yang diambil selalu mengarah pada kesehatan.
Di bulan Juli, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru yang diberi nama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pemerintahan Jokowi juga mengumumkan anggaran senilai Rp10 triliun di akhir Februari lalu untuk mengantisipasi dampak virus corona pada perekonomian Indonesia, termasuk mempromosikan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 senilai Rp72 miliar.
Indonesia's President Joko Widodo wears a face shield and black face mask during a meeting in Jakarta. (Kantor Staf Presiden Republik Indonesia)
Meski pembayaran "influencer" dinyatakan ditunda setelah Indonesia mengumumkan dua kasus virus corona pertama pada 2 Maret 2020, sejumlah pakar kesehatan dan pengamat menilai kebijakan ini menandakan kesehatan warga bukan menjadi prioritas.
"Indonesia harus meniru Indonesia sendiri pada tahun 2003 ketika SARS merebak di Asia … karena restrictions [pembatasan] pada saat itu lebih cepat dibandingkan saat COVID-19," ujar Andri.
Andri menjelaskan saat wabah SARS pertama kali terdengar, maskapai penerbangan internasional ditutup, produk-produk regulasi terkait protokol kesehatan dikeluarkan dengan cepat, meski kasus SARS belum masuk ke Indonesia.
"Berbeda dengan saat Wuhan sedang ramai dibicarakan, kita masih membuka perbatasan dengan luas, bahkan memberikan insentif terhadap pariwisata kita."
