Ahok Usul Kementerian BUMN Bubar, Arya Sinulingga: Itu Sudah Ide Lama
- vstory
VIVA – Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan. Dia menyebut pembubaran itu harus terjadi sebelum Presiden Joko Widodo selesai masa jabatan.
Dia pun mengusulkan Kementerian BUMN diganti saja dengan super holding seperti temasek di Singapura. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan ide mengenai super holding itu sebenarnya merupakan ide lama, yang sudah ada sejak periode Kementerian BUMN sebelumnya.
"Tapi kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar-BUMN itu bisa saling inline. Artinya, supply chain yang ada itu inline," kata Arya kepada media, Rabu 16 September 2020.
Baca juga: Ahok Ungkap Peruri Minta Peruri Minta Rp500 M, BUMN: Kalau Tak Layak Tawar
Karena itu, Arya menjelaskan, saat ini Kementerian BUMN telah membentuk klaster-klaster dan subholding, meskipun klasterisasi itu tidak selamanya jadi subholding.
"Kita akan lihat. Jadi kita uji semua, agar kita tidak terburu-buru mau jadi super holding," ujarnya.
Arya mengakui bahwa ide membentuk super holding itu merupakan ide yang besar. Namun, masalah efektifivas harus dikaji lebih lanjut.
Dia menegaskan, yang saat ini tengah menjadi fokus bagi Kementerian BUMN adalah masalah suplai chain antar BUMN yang belum berjalan baik. Sehingga, hal inilah menjadi salah satu kendala pembentukan subholding tersebut.
Upaya membangun jaringan supply chain di tiap klaster itu sendiri, saat ini masih butuh berbagai pembenahan. Misalnya di klaster pertanian, masih dipikirkan cara agar bagaimana bisa terbangun suplai chain yang end-to-end antara BUMN yang satu dengan BUMN lainnya.
Hal serupa juga terjadi di klaster BUMN Farmasi, yang masih berupaya menggabungkan jaringan rumah sakit BUMN dengan Indonesia Healtcare Corporation (IHC) agar supply chain-nya bisa terbangun.
"Jadi itu mimpi besar kita ada super holding. Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end-to-end supply chain antar BUMN-BUMN itu," kata Arya.
Dia mengatakan pihak Kementerian juga juga aktif memaparkan strategi terkait klaster-klaster BUMN ke DPR. "Dan DPR melihat itu adalah cara dan langkah terbaik yang kita bisa dapatkan di kondisi saat ini," lanjut Arya. (ren)
