DPR Sentil Belanja Pegawai Balitbangtan Hampir Setengah Triliun Rupiah
- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
VIVA – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengkritisi belanja operasional dan belanja pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian yang anggaran belanja pegawainya mencapai hampir setengah triliun rupiah.
"Kita lihat di Litbang ini, pegawainya saja, gajinya itu hampir setengah triliun. Belum termasuk belanja tetap dan belanja lain-lain," kata Sudin dalam raker Komisi IV bersama Kementan, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 14 September 2020.
Sudin pun merinci, dari total anggaran yang hampir mencapai Rp1,7 triliun, sekitar 29,21 persen atau sebesar Rp498,62 miliar dialokasikan Balitbangtan hanya untuk belanja pegawai saja. "Saya berpikir, dengan (anggaran) hampir Rp1,7 triliun itu, apa yang dihasilkan? Saya mau tahu," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Lantik 20 Dubes Baru, Muhammad Lutfi Jadi Dubes di AS
Dia pun menegaskan, apabila anggaran sebesar itu tak membuahkan hasil litbang yang signifikan dan inovatif maka hal itu tentunya amat disayangkan dari kinerja Balitbangtan Kementan tersebut.
"Kalau hanya pernah menghasilkan bibit cabe atau bibit tomat saja, apabila saya jadi pemerintah, dengan dana Rp1,7 triliun itu mending saya beli aja bibit dari luar, enggak usah ada Litbang," kata Sudin.
Selain itu, dia pun mengkritisi banyaknya segmen penelitian yang dilakukan Balitbangtan sehingga mereka terkesan tidak fokus dan tak memiliki hasil litbang yang memuaskan.
Sehingga, Sudin berharap bahwa Balitbangtan setidaknya bisa memfokuskan diri pada pengembangan dua bahan pokok utama, seperti padi dan jagung agar hasil litbangnya efektif dan memuaskan.
"Kemarin saya sempat mengatakan kepada kepala Litbang, cukup dua fokus saja, padi dan jagung. Kembangkan secara besar, secara baik, dan dengan mutu yang terbaik. Jadi kita tidak perlu lagi beli benih jagung dari pengusaha asing," kata Sudin.
Dia menambahkan, "Maka tidak usahlah terlalu banyak (melakukan litbang), misalnya sampai 30 item. Cukup dengan padi dan jagung, fokus saja di situ.”
Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi
Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
