Menperin Khawatir PSBB Jakarta Akan Berdampak ke Industri Manufaktur
- Kementerian Perindustrian.
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Kebijakan ini dipastikan berpengaruh pada kinerja industri.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai, industri manufaktur adalah sektor utama yang akan terpengaruh. Apalagi, PSBB di Jakarta diperkirakan juga memberi dampak ke seluruh industri manufaktur di Tanah Air.
"DKI Jakarta yang akan kembali menerapkan PSBB, ini sedikit banyak akan kembali mempengaruhi industri manufaktur yang ada di Indonesia," kata Agus, dalam telekonferensi di acara Kadin, Kamis 10 September 2020.
Baca juga: Pulihkan Ekonomi Terdampak Corona Kini Tak Bisa Lagi Andalkan Vaksin
Agus mengaku khawatir, kebijakan PSBB Jakarta ini juga akan diikuti oleh para kepala daerah lainnya. Apabila hal itu benar-benar terjadi, dia memastikan bahwa sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia nantinya juga akan semakin tertekan.
Namun, Agus juga menegaskan bahwa hal utama yang menjadi prioritas saat ini, yakni aspek kesehatan masyarakat, memang jauh lebih penting karena juga menjadi fokus utama pemerintah pusat.
"Jadi, meskipun kami khawatir akan mendapat tekanan, tapi perlu kami sampaikan bahwa bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar," ujarnya.
Selain itu, Agus memperkirakan bahwa PSBB di Jakarta akan memengaruhi kinerja program substitusi impor pemerintah pusat, sebagai salah satu sektor yang menjadi katalis pembangunan ekonomi nasional.
Karena, menurutnya, substitusi impor dapat mendorong penguatan devisa negara, penguatan struktur industri, dan meningkatkan produktivitas nasional.
Kemudian, substitusi impor itu diyakini juga akan meningkatkan global value chain atau menghubungkan produsen Indonesia ke pasar internasional, bahkan mampu menyehatkan neraca perdagangan dalam negeri.
"Kalau PSBB diketatkan, pasti memengaruhi timeline dari program substitusi impor yang kami lakukan," tutur Agus.
"Tapi yang harus diingat juga adalah bahwa substitusi impor itu bukan gerakan anti-impor. Tapi ini adalah upaya kita memperkuat dan memperdalam struktur industri," ujarnya. (art)
Sinyal Insentif Mobil Hybrid dari Pemerintah Bakal Meluncur Awal 2025
Pemerintah memberikan sinyal bakal adanya insentif untuk mobil hybrid di awal tahun 2025. Saat ini kebijakan tersebut sedang digodok.
