Empat Menko Minta Tambahan Anggaran pada 2021, Siapa Paling Besar?
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Empat Menteri Koordinator Presiden Joko Widodo telah meminta persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk mendapat pagu Tahun Anggaran 2021, hari ini, Selasa, 8 September 2020. Keempatnya meminta pagu tambahan anggaran dari pagu indikatif sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengajukan anggaran tertinggi dibanding empat menko lainnya. Pada 2021, dia mengajukan Rp443 miliar karena adanya tambahan Rp50 miliar dari pagu indikatif. Tambahan pagu itu dikatakannya untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kami mohon tambahan anggaran Rp50 miliar, sehingga total dari Rp393 miliar, menjadi Rp443 miliar dan ini untuk mengelola program PEN sebesar Rp696,2 triliun tahun 2020 dan Rp356,5 triliun di tahun 2021," kata Airlangga.
Baca juga: Sebanyak 30 UMKM Bangkrut Akibat Pandemi COVID-19
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajukan anggaran sebesar Rp314 miliar dengan tambahan juga Rp50 miliar dari pagu indikatif 2021. Itu dikarenakan adanya banyak pergelaran event internasional.
"Kami minta tambahan Rp50 miliar itu, rinciannya sebagai berikut, jadi ada penyelenggaraan event international archipelagic island states forum yang diprakarsai tiga tahun, (terkait) negara kepulauan. Tujuannya punya hubungan baik dengan negara lingkar pasifik," tegas dia.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengajukan anggaran sebesar Rp317,7 miliar karena ada tambahan Rp50 miliar juga. Tambahan ditujukan untuk menambah kebutuhan anggaran dukungan manajemen Kompolnas dan Komjak.
"Kami punya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kerjaannya banyak sekali dan selama ini dananya agak kurang sehingga terima kasih kami bisa alokasikan Rp9,18 miliar. Ketiga dukungan manajemen Komisi Kejaksaan (Komjak)," ungkap Mahfud.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengajukan pagu anggaran untuk 2021 sebesar Rp258 miliar karena adanya tambahan dari pagu indikatif sebesar Rp20 miliar. Tambahan anggaran ditujukan untuk pembangunan ruang koordinasi tambahan.
"Pagu Rp20 miliar akan digunakan untuk pembangunan situation room di mana siutation room akan digunakan untuk mantau seluruh kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan mitra-mitra kementerian lembaga," kata Sekretaris Kemenko PMK Yohanes Bapista.
Anggaran empat menteri tersebut pun telah disetujui oleh para anggota Banggar DPR. Persetujuan langsung dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. (ase)
